Jumat, 2 Januari 2026

Kemenhut dan Bareskrim Tindak Tegas Tambang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Latest

- Advertisement -spot_img

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menindak tegas aktivitas tambang pasir ilegal yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Jawa Tengah.

Dalam operasi gabungan yang dilakukan pada Senin (3/11/2025), tim gabungan menemukan 36 titik tambang tanpa izin yang beroperasi di area konservasi tersebut.

Operasi lapangan ini melibatkan Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

Penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan yang menunjukkan aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan konservasi. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian ekosistem Merapi yang berfungsi vital bagi keseimbangan lingkungan dan keselamatan warga di sekitarnya.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Muhammad Wahyudi, menyatakan bahwa tidak ada izin kegiatan penambangan di kawasan konservasi. Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting sebagai habitat satwa dilindungi dan sumber air bagi masyarakat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kemenhut dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Merapi segera melakukan pemulihan ekosistem. Pemulihan dimulai dari Blok Sentong, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang terdampak akibat tambang ilegal,” ujar Wahyudi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang merusak kawasan hutan akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Semua yang ilegal kami tindak,” ujar Menhut Raja Antoni.

Raja Juli juga mengapresiasi sinergi lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Ia menilai kolaborasi semacam ini penting untuk memastikan perlindungan hutan berjalan efektif dan berkelanjutan.
***

- Advertisement -spot_img

More Articles