Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, dan inovasi pembiayaan konservasi. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon yang digelar di Houses of Parliament, Westminster, London, pada rangkaian London Climate Action Week 2026, Kamis (25/6/2026).
Forum yang diselenggarakan oleh APPG Indonesia bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan dukungan Equatorise Advisory dan London Climate Action Week itu dihadiri anggota parlemen Inggris, pejabat pemerintah Indonesia dan Inggris, investor, lembaga keuangan, organisasi internasional, serta pelaku pasar karbon global.
Dalam paparannya, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Salah satu capaian yang disoroti ialah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025 melalui penguatan sistem pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, dan penegakan hukum.
Ia juga menjelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola kepada masyarakat di atas lahan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang dimanfaatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Pemerintah, lanjutnya, juga terus mempercepat pengakuan hutan adat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Raja Juli Antoni mengatakan sektor kehutanan menjadi tulang punggung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memperkuat kepastian hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan.
Ia kemudian mengumumkan bahwa Kementerian Kehutanan akan memasuki fase baru implementasi pasar karbon nasional.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton COâ‚‚e. Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” ujar Raja Juli Antoni.
Pengumuman tersebut mendapat respons positif dari kalangan investor, pelaku usaha, serta mitra internasional yang hadir. Mereka menilai langkah tersebut memperlihatkan kesiapan Indonesia menjadi salah satu penyedia utama kredit karbon berbasis alam yang memiliki integritas tinggi sekaligus membuka peluang investasi hijau dalam skala yang lebih luas.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan juga memaparkan berbagai inovasi pembiayaan konservasi, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Gugus tugas tersebut mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, seperti kredit karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, hingga skema blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia.
Menurut Raja Juli Antoni, Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar memperkuat kemitraan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, infrastruktur pasar karbon, tata kelola, serta inovasi pembiayaan iklim guna mempercepat perlindungan alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
***
