Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mengajak para petani memanfaatkan peluang ekonomi dari skema kredit karbon dengan membentuk kelompok kolektif dan menerapkan praktik pertanian rendah emisi.
Ajakan tersebut disampaikan dalam pembukaan seminar HKTI Carbon Farming Pilot 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (11/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan diselenggarakan KLH/BPLH bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Diaz menjelaskan bahwa pengembangan proyek kredit karbon di sektor pertanian dapat menjadi cara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
“HKTI bisa menginisiasi dan mengumpulkan petani menjadi collective group untuk menggabungkan lahan-lahannya lalu menggunakan metodologi tertentu agar menurunkan emisi yang nanti bisa diklaim sebagai kredit karbon dan menjadi tambahan penghasilan bagi petani,” ujar Diaz.
Ia menekankan bahwa penguatan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki cadangan beras yang surplus lebih dari 5 juta ton, namun peningkatan produksi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem.
“Terkait ketahanan pangan, kita memiliki cadangan beras yang surplus lebih dari 5 juta ton, tapi kita juga harus memperhatikan surplus ini juga tidak mengorbankan lingkungan. Saya rasa dengan pengembangan inovasi, ketahanan pangan bisa terwujud tapi dengan cara yang tidak merusak lingkungan, harus terus berdampingan,” katanya.
Sebagai contoh praktik pertanian rendah emisi, Diaz menyoroti metode alternate wetting and drying (AWD) pada sawah. Metode ini mengatur tinggi muka air secara terkontrol sehingga lahan tidak terlalu tergenang maupun terlalu kering.
“Dengan AWD, sawah tidak terlalu basah dan tidak terus kering karena ada sistem monitoring agar level airnya tetap sesuai. Kalau sawahnya terlalu basah nanti mengeluarkan gas metana yang lebih banyak dan menguras pupuk lebih banyak,” jelasnya.
Selain itu, Diaz juga mencontohkan pemanfaatan air hasil olahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan SPPG II Halim untuk mengairi sawah. Menurutnya, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa inovasi lingkungan dapat mendukung produktivitas pertanian secara nyata.
“Sekarang air limbah IPAL bisa untuk mengairi sawah di sekitar SPPG itu, dan sawah ini sudah bisa panen setahun tiga kali,” ujarnya.
KLH/BPLH menilai kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memperluas penerapan praktik pertanian rendah emisi dan memperkuat posisi petani dalam pasar karbon domestik maupun global.
***
