Pemerintah Indonesia menegaskan Kembali komitmennya dalam memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dengan menjadikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan utama kebijakan kehutanan nasional.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, dalam sesi diskusi umum Forum Kehutanan PBB (United Nations Forum on Forests/UNFF) ke-20 di Markas Besar PBB, New York, Senin (6/5/2025) waktu setempat.
Dalam intervensi kedua yang disampaikan pada sesi lanjutan, Dirjen Yanti memaparkan kontribusi sukarela Indonesia melalui sejumlah prioritas nasional, antara lain pembentukan gugus tugas percepatan perhutanan sosial dan dan hutan adat.
Hingga saat ini, Indonesia telah mengakui sekitar 332.500 hektare hutan adat serta mendistribusikan akses perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada sekitar 11.000 kelompok tani hutan, mencakup hampir 1,4 juta rumah tangga.
Model pengelolaan hutan di Indonesia, lanjutnya, kini telah bertransformasi menjadi pendekatan berbasis bentang alam yang mengintegrasikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi.
Sistem perizinan kehutanan pun disederhanakan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup berbagai komoditas dalam satu izin.
Dirjen Yanti juga menyoroti tentang adanya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai intrumen penting dalam mendukung pengelolaan hutan.
“Indonesia juga telah menerbitkan lebih dari 2,2 juta dokumen melalui SVLK hingga tahun 2025 untuk mendukung ekspor produk kayu yang berkelanjutan,” kata Dirjen Yanti.
Selain itu, Indonesia menetapkan 29,5 juta hektare hutan lindung dan 22,1 juta hektare hutan konservasi, termasuk 57 taman nasional.
Untuk menutupi gap pembiayaan program kehutanan, salah satu diantaranya Indonesia mengandalkan pendanaan dari BPDLH (Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup), yang baru-baru ini membuka window biodiversity, untuk mendukung kegiatan berbasis keanekaragaman hayati.
“Perencanaan kehutanan nasional tetap sejalan dengan visi pemerintahan baru. Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan melalui kebijakan baru, langkah korektif, dan penegakan hukum sebagai kontribusi terhadap Agenda 2030,” pungkas Dirjen Yanti.
Forum UNFF ke-20 meninjau kemajuan implementasi Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017–2030 (UNSPF), yang mencakup enam Tujuan Global Kehutanan (Global Forest Goals).
Forum ini juga membahas progress capaian kontribusi sukarela nasional (Voluntary National Contribution), mekanisme pembiayaan pengelolaan kehutanan lestari, serta kontribusi sukarela nasional, mekanisme pembiayaan, serta kolaborasi dengan mitra kunci dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris. ***
