Pemerintah Indonesia mendorong transformasi pembiayaan konservasi dengan mengembangkan berbagai instrumen pendanaan inovatif untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi dan taman nasional. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sesi pembukaan tingkat tinggi Nature and Finance pada ajang London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, Senin (23/6/2026).
Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin, investor, dan pelaku konservasi global tersebut, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan alam tidak lagi dipandang sebagai beban biaya semata, melainkan investasi strategis yang mendukung ketahanan ekonomi, pangan, air, iklim, dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah tengah mengubah pendekatan konservasi menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.
“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Raja Juli Antoni.
Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Presidential Task Force for Innovative Financing for National Parks. Satuan tugas ini dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber pendanaan jangka panjang bagi kawasan konservasi.
Menurut Raja Juli Antoni, keberhasilan konservasi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal sebagai mitra utama pengelolaan kawasan.
“Pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang telah terbangun selama berabad-abad antara masyarakat dengan alam merupakan modal yang sangat berharga untuk mewujudkan keberhasilan konservasi jangka panjang,” katanya.
Untuk memperluas sumber pendanaan, Kementerian Kehutanan saat ini mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif, antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata berkelanjutan, hingga skema debt-for-nature swap. Pemerintah juga memperkenalkan program “One Species, One Company” yang mendorong sektor swasta berkontribusi dalam perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.
Di sisi kelembagaan, pemerintah menyiapkan penguatan tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) di kawasan taman nasional. Skema tersebut diharapkan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Kementerian Kehutanan juga menyusun prospektus investasi berbasis sains untuk 13 taman nasional prioritas. Dokumen tersebut akan menampilkan potensi jasa ekosistem, nilai keanekaragaman hayati, manfaat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peluang pariwisata berkelanjutan, perlindungan daerah aliran sungai, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat.
Menutup pidatonya, Raja Juli Antoni mengajak pemerintah, lembaga pembangunan, filantropi, sektor keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang mampu menjawab kesenjangan pendanaan alam global.
“Tidak ada satu negara pun yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan alam global sendirian. Diperlukan aksi kolektif, kemitraan inovatif, dan tanggung jawab bersama. Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujar Raja Juli Antoni.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra strategis dalam pengembangan solusi pembiayaan konservasi global yang berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
***
