Pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026 yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago itu dihadiri kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait. Pemerintah menilai pengendalian karhutla menjadi agenda strategis karena dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memengaruhi ketahanan nasional, aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan hubungan diplomatik dengan negara lain.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla harus dimulai dari langkah pencegahan yang efektif sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat dominasi ekosistem gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa Indonesia perlu mewaspadai pola siklus kebakaran hutan dan lahan yang cenderung berulang setiap empat tahun. Menurutnya, indikasi cuaca yang lebih kering pada tahun ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai. Saya juga meminta komitmen penuh dari seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerja mereka,” tegas Raja Juli Antoni.
Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September seiring menguatnya fenomena El Nino.
Merespons proyeksi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah di wilayah rawan menyatakan kesiapan untuk mengerahkan personel, mengoperasikan posko lapangan, dan menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di sejumlah daerah prioritas, termasuk Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sebagai langkah operasional, pemerintah telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Melalui mekanisme ini, berbagai upaya pengendalian diintegrasikan dalam satu sistem, mulai dari pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni bersama satuan tugas gabungan, hingga penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan individu maupun korporasi.
Pemerintah menilai kolaborasi yang konsisten antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain melindungi sumber daya alam dan kesehatan masyarakat, keberhasilan pengendalian karhutla juga berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi karbon nasional dan mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
***
