Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan regulasi, memperbaiki birokrasi, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum APHI yang juga Ketua Komite Tetap (Komtap) Bidang Planologi dan Tata Lingkungan serta Badan Standardisasi Instrumen KADIN Indonesia, Soewarso, menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri pertemuan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta perwakilan berbagai asosiasi usaha dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurut Soewarso, pertemuan tersebut memberikan optimisme kepada dunia usaha karena Presiden menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai masukan mengenai regulasi, perpajakan, investasi, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
“Pertemuan dengan Presiden memberikan pesan yang positif bagi dunia usaha. Pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengevaluasi berbagai regulasi dan prosedur birokrasi yang masih menghambat kegiatan ekonomi dan investasi,” kata Soewarso.
Soewarso mengatakan penyederhanaan regulasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepastian berusaha, mempercepat realisasi investasi, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Bagi sektor kehutanan, lanjut dia, kepastian regulasi memiliki arti strategis karena kegiatan usaha kehutanan bersifat jangka panjang, padat modal, dan berhadapan dengan berbagai ketentuan lintas sektor.
“Pelaku usaha kehutanan memerlukan regulasi yang sederhana, konsisten, dan memberikan kepastian jangka panjang. Harmonisasi kebijakan sangat penting agar pengelolaan hutan lestari dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sektor swasta tidak hanya berperan sebagai penggerak investasi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, meningkatkan penerimaan negara, dan mengembangkan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah dan dunia usaha harus berjalan bersama dalam satu visi pembangunan. Sinergi tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Soewarso.
Soewarso melanjutkan, Presiden tetap memberikan perhatian besar terhadap pencapaian swasembada pangan dan energi sebagai bagian dari penguatan kemandirian nasional. Dunia usaha diharapkan mendukung agenda tersebut melalui investasi, inovasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan rantai pasok dalam negeri.
APHI, kata dia, siap mendukung agenda ketahanan pangan dan energi melalui pengelolaan hutan lestari dan pengembangan multiusaha kehutanan. Kebijakan tersebut membuka peluang pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan melalui pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, agroforestri, energi biomassa, serta berbagai komoditas produktif lainnya.
“Sektor kehutanan memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan energi tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan. Melalui multiusaha kehutanan, kawasan hutan dapat dikelola secara lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Soewarso.
Menurut dia, pelaku usaha kehutanan dapat berkontribusi melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan lokal, hasil hutan bukan kayu, agroforestri, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Pertemuan itu juga mengangkat semangat Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi seluruh kekuatan nasional dalam satu visi untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
APHI berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja. Di sektor kehutanan, sinergi itu diharapkan memperkuat pengelolaan hutan lestari yang produktif, inklusif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berkelanjutan.
***
