Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan di Indonesia harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan rehabilitasi tidak lagi cukup dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon semata, tetapi perlu dikembangkan menjadi gerakan sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat, gotong royong, dan manfaat ekonomi di tingkat lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, saat menghadiri puncak peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (Desertification and Drought Day/DDD) 2026 yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Rohmat, keberhasilan rehabilitasi lahan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari kemampuan program tersebut membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar kawasan.
“Inilah semangat yang ingin terus kita bangun, bahwa pemulihan lahan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, memperkuat gotong royong, dan memastikan bahwa manfaat pemulihan lingkungan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sebab pada akhirnya, lahan yang sehat akan menghadirkan lingkungan yang sehat, ekonomi yang kuat, dan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang,” ujar Rohmat.
Ia menjelaskan, melalui komitmen Indonesia sebagai anggota United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), pemerintah menargetkan pemulihan 12,3 juta hektare lahan terdegradasi hingga 2040 melalui skema Land Degradation Neutrality (LDN). Hingga 2025, Kemenhut mencatat lebih dari 2 juta hektare lahan telah direhabilitasi melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai mitra.
Selain mempercepat rehabilitasi, Kemenhut juga memperkuat langkah mitigasi bencana dengan memetakan kawasan prioritas atau zona merah pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah memprioritaskan rehabilitasi vegetatif dan pembangunan sipil teknis di daerah hulu sungai yang berdekatan dengan permukiman serta memperkuat sistem peringatan dini untuk menekan risiko korban akibat bencana.
Menghadapi potensi penguatan El Nino pada 2026 dan musim kemarau berkepanjangan pada 2027, Kemenhut turut menyiapkan strategi mitigasi melalui pembangunan embung, rehabilitasi kawasan sekitar mata air dan waduk, serta penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning).
Di sisi lain, percepatan rehabilitasi 6,6 juta hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan akan didukung pemanfaatan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan penggunaan drone untuk penyebaran benih dari udara (aerial seeding).
Program tersebut juga diintegrasikan dengan Gerakan Indonesia Asri (AMAN: Sehat, Resik, dan Indah) melalui penguatan Perhutanan Sosial berbasis agroforestri, silvopastura, dan silvofishery. Melalui skema tersebut, masyarakat memperoleh akses legal mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi.
Kemenhut juga mendorong pemanfaatan inovasi ilmiah, seperti penggunaan mikoriza untuk reklamasi lahan bekas tambang, serta memperluas dukungan terhadap gerakan masyarakat, termasuk wakaf pohon dan sedekah pohon.
Peringatan DDD 2026 yang mengangkat tema “Rangelands: Recognize, Respect, Restore” turut diisi dengan diskusi lintas sektor bersama para pegiat lingkungan. Sebagai bagian dari aksi nyata, Kemenhut membagikan bibit pohon kepada seluruh peserta untuk ditanam di lingkungan masing-masing sebagai upaya memperluas partisipasi publik dalam pemulihan ekosistem.
***
