Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya memasuki fase implementasi pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari penguatan aksi iklim global. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan The Coalition Senior Representatives Meeting pada ajang London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, Selasa (24/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dan delegasi internasional itu, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia telah beralih dari tahap perumusan kebijakan menuju implementasi nyata pengelolaan pasar karbon, khususnya di sektor kehutanan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang investasi hijau yang berkelanjutan.
“Kini Indonesia tidak lagi hanya berbicara mengenai desain kebijakan. Kami telah memasuki tahap implementasi pasar karbon yang kredibel, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi iklim maupun pembangunan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menjelaskan, kesiapan tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum untuk memastikan tata kelola, integritas lingkungan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pasar karbon sektor kehutanan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan dijadwalkan menyerahkan Persetujuan Menteri sekaligus menerbitkan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton setara karbon dioksida (COâ‚‚e) pada 6 Juli 2026. Langkah ini menjadi salah satu tonggak implementasi perdagangan karbon berbasis hutan di Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian bagi pengembang proyek maupun investor.
Bersamaan dengan peluncuran SRUK, sejumlah proyek karbon kehutanan Indonesia juga akan diregistrasikan menggunakan standar yang diakui secara internasional. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia dalam mengembangkan solusi berbasis alam melalui pengelolaan hutan tropis, lahan gambut, dan mangrove, serta membuka peluang pengembangan teknologi rendah karbon seperti biochar dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni mengajak komunitas internasional membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mempercepat pengembangan pasar karbon global. Menurutnya, diperlukan sinyal yang jelas kepada pasar mengenai pentingnya kredit karbon berintegritas tinggi, peningkatan partisipasi sektor swasta dan lembaga keuangan dalam transisi iklim, serta penguatan kerja sama melalui implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra internasional untuk membangun ekosistem pasar karbon global yang lebih besar, lebih kuat, dan dapat dipercaya, dengan tetap menghormati prioritas serta kepentingan nasional masing-masing negara,” kata Raja Juli Antoni.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu pilar utama pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pasar karbon dunia.
***
