Pemerintah mempercepat pengembangan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai upaya mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Kehutanan bersama United Nations Development Programme (UNDP) ke Desa Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng, yang menjadi desa binaan IPB University dalam program Integrated Area Development (IAD).
Kunjungan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi internasional itu bertujuan mempercepat inisiasi perdagangan karbon di sektor perhutanan sosial sekaligus memperkuat model pembangunan desa berbasis ekonomi hijau yang inklusif.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai perkembangan program perhutanan sosial di Desa Jayamekar sejak 2023 menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
“Kita memiliki dukungan dari IPB University di lokasi ini dan harus memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin sejahtera, hutan tetap terjaga, dan keberlanjutan lingkungan dapat terus dipertahankan,” ujar Catur.
Dalam implementasinya, IPB University mengedepankan pendekatan berbasis data untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Inovasi Kewirausahaan (LPA2I) IPB University, Handian Purwawangsa, menjelaskan bahwa aktivitas petani menjadi dasar utama dalam pengukuran manfaat lingkungan yang dihasilkan.
“Pendekatan yang kami gunakan adalah mengukur jumlah pohon yang ditanam dan dipelihara petani. Melalui model ini, perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat,” kata Handian.
Melalui skema tersebut, masyarakat desa ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan sekaligus penerima manfaat dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan insentif ekonomi bagi warga untuk terus menjaga tutupan hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Garut turut menyambut baik pengembangan program tersebut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Dedy Mulyadi, menilai perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial menjadi peluang strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam daerah secara berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari sektor swasta. PT Astra International menilai Garut telah menunjukkan capaian yang baik sebagai model pengembangan program Hutan Karbon Produktif-Desa Sejahtera yang selama ini didorong perusahaan.
Sementara itu, UNDP menegaskan komitmennya untuk memastikan perdagangan karbon berjalan dengan prinsip integritas yang tinggi serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Perwakilan UNDP, Afifah Arifin, menyebut keterlibatan perempuan dalam program tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
“Kami mendukung penuh program ini. Kami melihat secara langsung bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di sini melibatkan perempuan secara aktif. Komitmen kami adalah memastikan perdagangan karbon berjalan dengan integritas tinggi dan masyarakat lokal terlibat secara penuh dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon dan peninjauan demplot yang dikelola kelompok masyarakat setempat. Delegasi juga mengunjungi fasilitas pengolahan kopi yang menjadi contoh pengembangan hilirisasi komoditas perhutanan sosial.
Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mampu menghasilkan bahan baku, tetapi juga mengembangkan produk bernilai tambah yang berpotensi memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Model integrasi dari hulu hingga hilir itu diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan perdagangan karbon dan perhutanan sosial di berbagai daerah lain di Indonesia.
***
