Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Kehutanan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi riset dan kebijakan dalam pengelolaan kehutanan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penandatanganan dilakukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026, sebagai langkah strategis memperkuat dukungan ilmiah terhadap kebijakan kehutanan.
Kesepakatan ditandatangani oleh Kepala BRIN Arif Satria dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kerja sama ini mencakup penguatan riset berbasis data, pengembangan teknologi pemantauan, sistem peringatan dini kebencanaan, hingga konservasi keanekaragaman hayati.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kekuatan riset dan data yang mendasarinya. Ia menyebut tantangan sektor kehutanan semakin kompleks dan membutuhkan dukungan ilmiah yang terintegrasi. “Kalau kita melihat negara-negara maju, kekuatannya ada pada riset dan penelitian. Karena itu, MoU ini menjadi payung penting untuk memperkuat kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan membutuhkan dukungan BRIN dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, keamanan digital, serta pemantauan aktivitas ilegal di kawasan hutan. “Kami memerlukan riset berbasis data, mulai dari remote sensing hingga sistem pemantauan illegal logging, illegal mining, dan aktivitas sawit di kawasan hutan. Semua itu harus didukung oleh data yang akurat dan teknologi yang andal,” tegasnya.
Raja Juli Antoni juga menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk menutup berbagai keterbatasan sumber daya. Menurutnya, sinergi menjadi satu-satunya cara untuk mempercepat transformasi tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi momentum untuk memastikan hasil riset memberikan dampak langsung bagi kebijakan publik.
“Kami ingin riset BRIN benar-benar bermanfaat bagi pembangunan kehutanan. Sebagai lembaga riset nasional, kami memosisikan diri sebagai penyedia data dan solusi ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti,” ujarnya.
Arif menjelaskan bahwa BRIN tengah mengembangkan sistem peringatan dini berbasis integrasi data meteorologi, hidrologi, penginderaan jauh, serta pemodelan machine learning untuk mitigasi kebakaran hutan, banjir, dan erosi.
“Ke depan, penguatan sistem peringatan dini sangat penting untuk menjaga keamanan hutan dan mengurangi risiko bencana. Integrasi data dan kecerdasan buatan akan menjadi bagian dari solusi tersebut,” katanya.
Kerja sama juga mencakup dukungan riset konservasi genetik satwa liar, pengembangan biobank, serta pemanfaatan fasilitas riset genomik dan hayati milik BRIN. Selain aspek lingkungan, kedua lembaga menaruh perhatian pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan green skill di bidang konservasi dan pengelolaan satwa liar.
Melalui Nota Kesepahaman ini, BRIN dan Kementerian Kehutanan berkomitmen memastikan kolaborasi riset tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi diwujudkan dalam program konkret yang memperkuat kebijakan kehutanan berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional.
***
