Pemerintah menegaskan bahwa perdagangan karbon dan investasi hijau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi instrumen pengendalian perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menekankan bahwa kebijakan iklim Indonesia kini mengedepankan keadilan ekonomi dengan memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari berbagai program pemulihan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat menghadiri Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta, Jumat (1/8). Forum tersebut mempertemukan sejumlah tokoh nasional dan internasional, antara lain Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Isu Air Retno Marsudi, Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok Liu Zhenmin, serta Chairman dan Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, untuk membahas arah transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Menurut Jumhur, meningkatnya minat investor asing pada sektor pemulihan ekosistem menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan global. Investasi tidak lagi semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi mulai menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan.
“Ada hal menarik sekarang, sudah ada beberapa investor yang menyatakan berminat menanamkan investasinya dalam pembangunan dalam rangka memulihkan lingkungan,” ujar Jumhur.
Ia menilai perubahan tersebut mencerminkan bergesernya orientasi pembangunan dunia menuju model yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam paparannya, Jumhur menjelaskan bahwa kebijakan iklim secara umum dibangun melalui dua pendekatan utama, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi bertujuan menekan dampak perubahan iklim agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, sedangkan adaptasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai risiko akibat perubahan iklim.
Namun Indonesia, lanjutnya, menambahkan satu dimensi penting dalam kebijakan tersebut, yakni prosperity atau kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan seluruh program mitigasi dan adaptasi tidak berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai contoh, Jumhur menyoroti potensi ekonomi perdagangan karbon yang diperkirakan bernilai puluhan triliun rupiah. Menurutnya, manfaat ekonomi dari mekanisme tersebut harus lebih banyak dinikmati masyarakat lokal, masyarakat adat, dan komunitas yang berada di kawasan proyek karbon, bukan hanya pelaku investasi.
“Mungkin dengan cara melakukan pembinaan UMKM. Harus dipersiapkan hal itu, agar jangan sampai masyarakat dapat duit banyak tapi habis begitu saja. Padahal kita bisa mengelola dengan baik kalau dilakukan persiapan sosial dan integrasi sosial,” katanya.
Ia menambahkan, pendampingan sosial dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat menjadi bagian penting agar manfaat perdagangan karbon dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi salah satu langkah untuk memastikan pendapatan dari perdagangan karbon mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang.
Melalui pendekatan tersebut, KLH/BPLH menegaskan komitmennya membangun transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif. Pemerintah berharap investasi berbasis lingkungan tidak hanya mempercepat pencapaian target iklim nasional, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
***
