Kementerian Kehutanan kembali membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 untuk periode kelima dengan alokasi Rp20 miliar. Pendanaan tersebut ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan, aksi iklim, dan pengelolaan lingkungan berbasis tapak.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membuka layanan tersebut di Jakarta, Selasa (6/10/2026). Program ini menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 Miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Rohmat.
Layanan Dana Masyarakat merupakan salah satu skema pendanaan dalam kerja sama Indonesia-Norwegia melalui mekanisme Result-Based Contribution (RBC). Kementerian Kehutanan menyalurkan dukungan tersebut melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelestarian hutan dan penguatan ketahanan iklim.
Pada periode kelima, pendanaan diarahkan ke tiga tema kegiatan. Pertama, FOLU Biodiversity yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua, FOLU Goes to School yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan lingkungan. Ketiga, FOLU Terra yang mengembangkan kegiatan berbasis lingkungan sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut melanjutkan capaian empat periode sebelumnya. Hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat telah menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok masyarakat yang mencakup 49.653 penerima manfaat di 36 provinsi.
Pemerintah mengarahkan program periode kelima agar pendanaan tidak berhenti pada pemberian dukungan kepada kelompok masyarakat. Kegiatan di tingkat tapak diharapkan dapat memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim sekaligus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan hutan.
Dukungan terhadap skema tersebut juga datang dari Pemerintah Norwegia. Ambassador Designate Norwegia untuk Indonesia, Kaja Glomm, menilai keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan Indonesia sangat bergantung pada tindakan nyata di lapangan, termasuk keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan kehidupannya pada kawasan tersebut.
Menurut Kaja, masyarakat lokal, masyarakat adat, kaum muda, dan organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan serta pengalaman yang penting untuk mendukung aksi iklim dan kehutanan. Karena itu, Community Small Grant Facility dinilai penting untuk mengubah pengetahuan dan kepemimpinan lokal menjadi kegiatan konkret sekaligus memperluas akses pendanaan bagi kelompok yang bekerja langsung di lapangan.
“Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami. Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan US$216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” ujar Kaja.
Dalam skema kerja sama tersebut, Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution. Kementerian Kehutanan menangani pelaksanaan teknis kegiatan pengurangan emisi dari sektor FOLU serta pelibatan para pihak, termasuk implementing partner dan penerima manfaat.
Sementara itu, BPDLH bertugas mengelola dan menyalurkan dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. BPDLH juga mendorong agar dukungan pembiayaan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar hutan.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya dana yang telah disalurkan. Menurut dia, manfaat pendanaan harus dapat dirasakan hingga tingkat tapak agar mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
“Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” kata Joko.
Penerima manfaat menjalankan berbagai kegiatan di lapangan, mulai dari menanam dan merawat pohon, mengembangkan usaha berbasis perhutanan sosial, mengikuti pelatihan, menjaga keanekaragaman hayati, hingga melakukan aksi kebersihan sungai.
BPDLH juga menilai dukungan hibah perlu dilengkapi dengan pembiayaan yang dapat menjaga keberlanjutan usaha masyarakat. Untuk itu, BPDLH menghadirkan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang dirancang seperti skema microfinance bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan agroforestri.
Pendekatan pembiayaan tersebut kemudian dilengkapi dengan penguatan akses pasar. Dalam rangkaian peluncuran layanan periode kelima, BPDLH menandatangani Nota Kesepakatan dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.
Melalui skema tersebut, BPDLH menyediakan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa menyerap hasil produksi, sedangkan Rainforest Alliance memberikan dukungan terhadap penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan pengembangan rantai nilai komoditas.
Kerja sama itu diarahkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat. Pada saat yang sama, kemitraan diharapkan menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kelayakan usaha penerima FDB, serta membantu mengurangi risiko usaha dan pembiayaan.
Joko mengatakan pendekatan tersebut penting untuk menghubungkan kegiatan masyarakat di kawasan hutan dengan kebutuhan pasar. “Jadi bagi kami kerjasama ini bukan sekadar penandatanan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,” ujarnya.
Dengan pembukaan periode kelima, pemerintah memperluas kembali ruang bagi kelompok masyarakat untuk terlibat dalam agenda FOLU Net Sink 2030. Pendanaan, penguatan kapasitas, pembiayaan usaha, dan akses pasar diarahkan untuk membentuk ekosistem yang menghubungkan upaya menjaga hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
***
