Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut berkelanjutan melalui harmonisasi data, pengelolaan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), serta kerja sama regional untuk mencegah kebakaran dan kabut asap lintas batas (transboundary haze) di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.
Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC), Dr. Agus Justianto, menegaskan bahwa pengelolaan gambut harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan restorasi, serta penguatan kerja sama internasional.
“Indonesia memiliki wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut seluas 24,6 juta hektare berdasarkan pemetaan hidrologi gambut. Kesamaan acuan data sangat penting agar perencanaan pengelolaan, target restorasi, dan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi memiliki dasar yang konsisten,” kata Agus.
Hal tersebut disampaikan Agus dalam dialog bertajuk “Building Coordination for Multi-stakeholder Collaboration on Sustainable Management in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea” yang diselenggarakan melalui Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU) di ASEAN Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11).
Wakil Ketua Sekretariat Interim ITPC Dr. Bambang Supriyanto menjelaskan bahwa perbedaan data mengenai luas ekosistem gambut dan kebakaran hutan serta lahan perlu dicermati berdasarkan metodologi, cakupan wilayah, dan periode penghitungan. “Penanganan kebakaran gambut dan transboundary haze tidak dapat dibebankan hanya kepada satu negara. Diperlukan tanggung jawab bersama melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi regional yang lebih kuat untuk memastikan pencegahan kebakaran berjalan efektif,” ujar Bambang.
Bambang juga menyoroti pentingnya akuntabilitas kegiatan investasi dan operasional dalam pengelolaan gambut, termasuk investasi lintas negara. Menurut Bambang, kemitraan pemerintah-swasta (public-private partnership) harus didukung transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum agar pengelolaan gambut tidak menimbulkan risiko lingkungan yang berdampak pada negara lain.
Sementara itu, Head of Environment Division dan Assistant Director, Sustainable Development Directorate, Sekretariat ASEAN, Dr. Vong Sok, menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam pengelolaan gambut berkelanjutan dan penanganan kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian negara-negara ASEAN. Menurut dia, persoalan kebakaran gambut memerlukan pendekatan kolektif melalui harmonisasi data, penguatan sistem peringatan dini, serta koordinasi kebijakan dan tindakan pencegahan antarnegara. “Penanganan transboundary haze membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN melalui pertukaran informasi yang akurat, penguatan kerja sama lintas batas, serta langkah pencegahan kebakaran gambut yang terkoordinasi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat di kawasan,” ujar Vong Sok.
Senior Scientist sekaligus Principal Investigator Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU), Swetha Peteru, menekankan pentingnya kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dalam pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis sains, lanskap, dan masyarakat. Menurut dia, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pemantauan diperlukan untuk menjaga fungsi ekologis gambut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Melalui Proyek SAGU, kami mendorong kerja sama lintas negara yang mengintegrasikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan gambut secara bijaksana guna mendukung ekonomi masyarakat serta pencapaian target iklim regional,” ujar Swetha.
Forum tersebut juga membahas peluang penguatan kebijakan, pembiayaan iklim, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kapasitas dalam sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV), penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim, serta implementasi kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Kerja sama Indonesia dan Malaysia sebagai anggota ASEAN serta Papua Nugini sebagai pengamat ASEAN dinilai penting untuk memperkuat kontribusi kolektif kawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Paris.
Ke depan, kolaborasi regional melalui Proyek SAGU dan ITPC diharapkan dapat mempercepat penerapan pengelolaan gambut berbasis lanskap, harmonisasi data, pencegahan kebakaran, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan fungsi ekologis gambut. Bagi Indonesia, langkah tersebut menjadi bagian strategis dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030, memperkuat ketahanan iklim, serta memastikan perlindungan ekosistem gambut memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian Kawasan.
***



