Alas Purwo Masih Tahap Kajian, Pemerintah Belum Putuskan Pemindahan Badak Jawa

Latest

- Advertisement -spot_img

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan belum ada keputusan untuk memindahkan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke habitat kedua. Pemerintah masih mengkaji kelayakan ekologis dan keamanan kawasan alternatif sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan satwa yang populasinya diperkirakan kurang dari 100 individu tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa seluruh kebijakan konservasi Badak Jawa harus mengutamakan keselamatan satwa dan keberlanjutan habitat alaminya. Pemerintah juga tetap menempatkan Ujung Kulon sebagai pusat perlindungan spesies tersebut.

“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” ujar Ristianto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Ristianto, penjajakan habitat kedua masih memerlukan penelitian mendalam sebelum pemerintah dapat mengambil keputusan. Hingga kini, Kemenhut belum menetapkan lokasi tujuan, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode pemindahan, maupun waktu pelaksanaannya.

“Pada tahap ini, gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan. Setiap langkah lebih lanjut akan didasarkan pada hasil kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan,” jelasnya.

Kajian tersebut mencakup kesesuaian ekosistem, kemampuan habitat menampung populasi, ketersediaan pakan dan air, potensi penularan penyakit, ancaman bencana alam, hingga sistem keamanan kawasan. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kesiapan pengelola serta keterlibatan masyarakat sekitar sebelum menentukan kelayakan suatu lokasi.

Ristianto menambahkan bahwa seleksi individu untuk membentuk populasi baru hanya dapat dilakukan apabila hasil penelitian mendukung pengembangan habitat kedua. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, keragaman genetik, dan kemampuan reproduksi satwa agar pembentukan populasi baru tidak mengganggu keberlangsungan Badak Jawa di Ujung Kulon.

“Tujuannya adalah membentuk populasi pendiri yang mampu berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlangsungan populasi di Ujung Kulon,” katanya.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, menyatakan bahwa keputusan teknis mengenai pengembangan habitat kedua sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dengan mempertimbangkan rekomendasi ilmiah.

“Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan,” tegas Hidayat.

Gagasan pembentukan habitat kedua sebenarnya telah menjadi bagian dari pembahasan konservasi sejak dekade 1980-an. Sejumlah kawasan, termasuk Gunung Honje dan Cikepuh, pernah masuk dalam pertimbangan sebagai lokasi alternatif. Saat ini, Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur turut menjadi salah satu kawasan yang dijajaki.

Kebutuhan pengembangan habitat tambahan muncul karena seluruh populasi Badak Jawa yang tersisa terkonsentrasi di Semenanjung Ujung Kulon. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan spesies terhadap ancaman bencana berskala besar, termasuk tsunami di Selat Sunda dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Selain ancaman bencana, keterbatasan sebaran populasi juga menimbulkan persoalan keragaman genetik. Kemenhut menyebut tingkat perkawinan sedarah atau inbreeding pada populasi Badak Jawa dilaporkan mencapai 58,5 persen, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan konservasi jangka panjang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan habitat tambahan tidak akan menggantikan fungsi Ujung Kulon sebagai habitat utama. Perlindungan kawasan, pengamanan dari perburuan liar, pemantauan populasi, dan pemulihan ekosistem tetap menjadi prioritas.

“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” tutur Ristianto.

Di tengah pembahasan tersebut, Kemenhut juga menanggapi spekulasi publik yang menghubungkan rencana pengembangan habitat kedua dengan dugaan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon. Kementerian menegaskan bahwa gagasan konservasi tersebut tidak berkaitan dengan rencana perubahan fungsi kawasan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut memberikan klarifikasi mengenai status kawasan tersebut. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan dan pemerintah tidak menerbitkan izin usaha pertambangan di dalam kawasan taman nasional maupun perairan sekitarnya. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, juga menyampaikan penegasan serupa.

Sementara itu, upaya konservasi Badak Jawa di habitat alaminya kembali menunjukkan perkembangan positif. Kemenhut mengumumkan kelahiran seekor anak Badak Jawa dari induk bernama Desy di kawasan TNUK. Kamera jebak pertama kali merekam keberadaan anak badak tersebut pada 10 Oktober 2026.

Saat terpantau, anak badak itu diperkirakan berusia satu hingga dua bulan dengan kondisi sehat dan aktif mengikuti induknya. Kelahiran tersebut menjadi yang kelima bagi Desy selama pemantauan populasi di kawasan Ujung Kulon.

“Desy tercatat sebagai salah satu induk produktif di Semenanjung Ujung Kulon,” ungkap Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Ardi Andono.

Temuan anak badak baru tersebut memberikan indikasi bahwa proses reproduksi alami masih berlangsung di habitat utama Badak Jawa. Pemerintah terus memperkuat pengelolaan kawasan melalui pengawasan terhadap perburuan liar, pemantauan populasi, pemulihan habitat, serta pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

Kemenhut juga akan memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi pengelolaan JRSCA untuk menyempurnakan strategi konservasi, termasuk dalam mempertimbangkan kemungkinan pengembangan habitat kedua pada masa mendatang.

Ristianto memastikan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program konservasi, mulai dari peneliti, mitra konservasi, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar kawasan.

“Pelaksanaannya diperkuat melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat,” pungkasnya.
***

- Advertisement -spot_img

More Articles