Indonesia Dorong Implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris yang Adil, Inklusif, dan Berintegritas

Latest

- Advertisement -spot_img

Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris agar kerja sama internasional melalui pendekatan pasar dan nonpasar dapat mendukung pencapaian target iklim secara transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat yang adil, khususnya bagi negara berkembang.

Dalam perundingan COP31 di Antalya, Indonesia menekankan pentingnya membuka peluang partisipasi yang luas, memperkuat dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas, serta mengakomodasi potensi mitigasi berbagai sektor dengan tetap menjaga integritas lingkungan dan mendukung pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Salah satu perhatian Indonesia adalah pengembangan metodologi dalam mekanisme Pasal 6.4 atau Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM) yang dapat mengakomodasi potensi mitigasi sektor kehutanan dan penggunaan lahan, serta ekosistem karbon biru yang relevan. Indonesia memandang penting tersedianya metodologi yang sesuai dengan karakteristik sektor tersebut, baik untuk pengurangan emisi maupun peningkatan penyerapan gas rumah kaca.

Metodologi kegiatan yang telah disetujui dalam PACM masih perlu diperluas untuk mengakomodasi kegiatan kehutanan. Sementara itu, sejumlah usulan metodologi terkait telah memasuki proses penilaian. Indonesia mendorong agar pengembangan dan penilaian metodologi tersebut terus memperoleh perhatian Badan Pengawas mekanisme Pasal 6.4 (Supervisory Body), dengan tetap memenuhi standar dan prosedur yang berlaku.

Pengembangan metodologi perlu memastikan bahwa manfaat mitigasi bersifat nyata, terukur, dapat diverifikasi, dan memenuhi prinsip tambahan manfaat mitigasi atau additionality. Untuk kegiatan kehutanan dan penggunaan lahan, perhatian juga perlu diberikan pada pengendalian kebocoran emisi, penanganan risiko ketidakpermanenan dan pembalikan serapan, serta perlindungan lingkungan dan sosial.

Indonesia juga menekankan pentingnya tata kelola mekanisme yang transparan, akuntabel, dan fasilitatif. Dukungan yang memadai dan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kesiapan negara berkembang, termasuk dalam pengembangan kegiatan, penerapan metodologi, pengukuran dan pelaporan, serta pemenuhan persyaratan mekanisme. Pelaksanaan kerja sama tersebut perlu mendukung pencapaian NDC, mencegah penghitungan ganda, dan menghormati kewenangan negara peserta sesuai ketentuan Persetujuan Paris.

Dalam kerja sama nonpasar berdasarkan Pasal 6.8, Indonesia mendorong penguatan akses negara berkembang terhadap mitra, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk mendukung mitigasi dan adaptasi. Kerja sama ini dilaksanakan secara sukarela, tidak melibatkan transfer hasil mitigasi, dan tetap memenuhi kriteria yang telah disepakati.

Bagi Kementerian Kehutanan, penguatan implementasi Pasal 6 merupakan peluang untuk memperluas dukungan bagi pengelolaan hutan lestari, konservasi, dan pemulihan ekosistem, sekaligus meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan peluang tersebut perlu selaras dengan prioritas nasional, menjaga integritas lingkungan, serta mendukung pencapaian target iklim Indonesia.

Indonesia akan terus berpartisipasi secara konstruktif dalam perundingan untuk mendorong implementasi Pasal 6 yang inklusif, menjaga kepentingan negara berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi pencapaian tujuan Persetujuan Paris.
***

- Advertisement -spot_img

More Articles