Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengembangan pasar karbon hutan berintegritas tinggi untuk membuka peluang kerja sama internasional dan pembiayaan aksi iklim. Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam sesi dialog “Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11).
Dalam forum tersebut, Kementerian Kehutanan memaparkan peluang pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui mekanisme Pasal 6 Persetujuan Paris. Mekanisme ini memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam pencapaian target penurunan emisi, termasuk melalui perdagangan hasil mitigasi yang terverifikasi maupun bentuk kerja sama nonpasar.
Pengembangan pasar karbon hutan dinilai memiliki potensi untuk mendukung pendanaan perlindungan hutan, pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, serta pencapaian target iklim nasional. Namun, pemanfaatan peluang tersebut harus didukung tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap pengurangan emisi yang diperdagangkan memiliki integritas lingkungan yang tinggi.
Dalam paparannya, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi tiga peluang pasar internasional bagi karbon berbasis alam Indonesia, yaitu Singapura melalui skema pemenuhan kewajiban pajak karbon, Jepang melalui Joint Crediting Mechanism (JCM), serta sektor penerbangan internasional melalui Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Ketiganya memiliki persyaratan tersendiri terkait metodologi, verifikasi, otorisasi, dan kelayakan kredit karbon.
Kementerian Kehutanan menekankan bahwa perdagangan karbon internasional melalui Pasal 6.2 memerlukan otorisasi pemerintah negara asal, penghitungan emisi yang dapat diverifikasi, serta mekanisme penyesuaian terkait (corresponding adjustment) sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini penting untuk memastikan hasil penurunan emisi tidak diklaim lebih dari satu kali oleh pihak atau negara yang berbeda.
Selain mekanisme kerja sama antarnegara melalui Pasal 6.2, Indonesia juga mencermati peluang melalui Pasal 6.4 yang mengatur mekanisme kredit karbon di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Pasal 6.8 memberikan ruang kerja sama nonpasar, termasuk dukungan pembiayaan iklim, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pembayaran berbasis hasil tanpa perdagangan unit karbon.
Penguatan integritas karbon hutan juga mencakup penggunaan metodologi yang kredibel, penetapan tingkat acuan emisi yang konservatif, pengendalian risiko kebocoran dan ketidakpermanenan karbon, serta perlindungan hak masyarakat. Transparansi pencatatan dan sistem registri menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas kredit karbon kehutanan Indonesia.
Dalam konteks nasional, pengembangan perdagangan karbon hutan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan target kontribusi iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Kerja sama internasional diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi dari perdagangan karbon, tetapi juga memperkuat perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
Sesi dialog mempertemukan perwakilan pemerintah dengan pelaku pasar dan lembaga internasional, termasuk Verra, Emergent, serta Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Pembahasan mencakup penyelarasan standar integritas karbon, kebutuhan pasar internasional, mekanisme otorisasi, dan peluang pengembangan transaksi karbon kehutanan Indonesia yang kredibel serta dapat diterima pasar.
Melalui forum COP31, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya memperkuat kesiapan nasional dalam memanfaatkan peluang kerja sama karbon internasional. Pengembangan pasar karbon hutan yang transparan, berintegritas tinggi, dan memberikan manfaat yang adil diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan berkelanjutan untuk menjaga hutan Indonesia sekaligus mendukung upaya global mengatasi perubahan iklim.
