Indonesia melaporkan keberhasilan signifikan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026) waktu setempat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut luas karhutla nasional berhasil ditekan hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir melalui penguatan sistem pencegahan, pemantauan, dan penegakan hukum.
Dalam forum tersebut, Raja Juli Antoni mengatakan capaian itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim melalui perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla dicapai melalui kombinasi penguatan sistem peringatan dini, patroli lapangan, pemantauan hotspot secara real time, hingga keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran di tingkat tapak. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat respons pemadaman di wilayah rawan.
Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa tren penurunan karhutla masih berlanjut dalam periode 2024-2025. Meski demikian, pemerintah meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi musim kemarau panjang pada tahun ini akibat fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026.
“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menegaskan pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah pusat sendiri. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya titik api sejak dini.
“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam sidang UNFF21 tersebut, Menteri Kehutanan didampingi Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Indonesia.
***
