Pemerintah menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat upaya konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Presiden tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera serta Gajah Kalimantan. Kebijakan tersebut dinilai mendesak mengingat semakin berkurangnya kantong habitat gajah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
“Kami cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja. Jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong habitat ini akan terus terjadi,” ujar Raja Juli Antoni kepada awak media usai pertemuan.
Melalui kebijakan tersebut, Presiden akan menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Kementerian Kehutanan dalam menjaga populasi gajah sekaligus memulihkan habitatnya. Pemerintah juga akan mendorong pembentukan area preservasi dan koridor satwa yang memungkinkan gajah bergerak dari satu kantong habitat ke kantong habitat lainnya sehingga dapat mencegah fragmentasi populasi.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa konsep koridor satwa ini juga dapat diterapkan di kawasan perkebunan yang telah memiliki izin usaha, termasuk di wilayah konsesi sawit di Sumatra. Area preservasi akan disiapkan sebagai jalur lintasan alami bagi gajah agar pergerakan satwa tidak terhambat oleh aktivitas manusia.
“Di wilayah HGU yang telah memiliki izin perkebunan, akan dibentuk area preservasi yang memungkinkan adanya koridor gajah antar kantong habitat. Dengan begitu, gajah dapat berpindah secara alami dari satu wilayah ke wilayah lain,” kata dia.
Selain Inpres tersebut, Presiden juga menyiapkan Keputusan Presiden untuk membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini akan bertugas merancang skema pendanaan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
Raja Juli Antoni mengatakan bahwa satgas tersebut akan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo dengan dirinya sebagai wakil ketua bersama ekonom Mari Elka Pangestu. Tim tersebut akan mencari berbagai sumber pendanaan inovatif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta mitra internasional.
“Satgas ini akan mencari model pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan, termasuk melibatkan sektor swasta agar taman nasional kita dapat dikelola dengan standar kelas dunia,” ujar Raja Juli Antoni.
Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional yang menjadi pusat konservasi keanekaragaman hayati sekaligus kawasan penting bagi perlindungan ekosistem. Pemerintah menilai pendekatan pembiayaan baru diperlukan agar pengelolaan taman nasional dapat berjalan lebih optimal tanpa mengabaikan prinsip konservasi.
Menurut Raja Juli Antoni, pemerintah juga akan mengembangkan model pengelolaan taman nasional yang tetap membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui ekowisata yang berkelanjutan. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak akan diarahkan pada pariwisata massal yang berpotensi merusak lingkungan.
“Komersialisasi tentu ada, tetapi bukan dalam bentuk pariwisata massal. Tujuan utamanya tetap menjaga hutan dan lingkungan, dengan tetap memberikan manfaat ekonomi secara terukur,” katanya.
Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan sejumlah proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Program tersebut juga akan diarahkan untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah melalui pembangunan pagar pembatas atau kanal serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap perlindungan satwa liar dan pengelolaan taman nasional di Indonesia dapat semakin kuat sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
***
