Indonesia memimpin penguatan kerja sama regional ASEAN dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran kabut asap lintas batas yang diperkirakan meningkat seiring pengaruh fenomena El Niño dan perubahan iklim. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan ke-27 Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution yang berlangsung di Bali, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat itu dihadiri para menteri dan delegasi dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor-Leste, serta perwakilan Sekretariat ASEAN. Forum tersebut digelar setelah Pertemuan ke-27 Technical Working Group (TWG) sehari sebelumnya untuk mengevaluasi implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sekaligus menyusun langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi lebih ekstrem.
Dalam sambutannya, Menteri Jumhur menegaskan bahwa negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi untuk mencegah kebakaran yang dapat memicu pencemaran asap lintas negara.
“Pertemuan ini berlangsung di tengah kondisi variabilitas iklim dan perubahan pola cuaca yang terus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah kawasan. Potensi pengaruh fenomena El Niño menjadi pengingat bagi ASEAN untuk tetap waspada dan terus memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, sistem peringatan dini, pemantauan, serta respons cepat,” ujar Jumhur.
Pada forum tersebut, Indonesia memaparkan berbagai langkah pengendalian karhutla yang telah dijalankan sepanjang 2026. Upaya tersebut mencakup pengaktifan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, penetapan status siaga darurat di sejumlah provinsi rawan kebakaran, patroli terpadu berbasis teknologi, peningkatan edukasi masyarakat, hingga pelaksanaan operasi darat dan udara melalui water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, pertemuan juga menyoroti perkembangan pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC). Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan dalam proses ratifikasi nasional, penyusunan dokumen operasional, serta persiapan fasilitas dan teknologi pendukung pusat koordinasi tersebut.
Indonesia juga menyatakan kesiapan mendukung tahap awal operasionalisasi ACCTHPC, termasuk kemungkinan penunjukan Direktur Eksekutif, dengan tetap mengedepankan prinsip representasi yang adil bagi seluruh negara anggota ASEAN.
Forum tersebut memberikan apresiasi kepada Indonesia atas komitmennya dalam mempersiapkan pembentukan pusat koordinasi regional tersebut. Para delegasi juga mendorong percepatan ratifikasi oleh seluruh negara anggota agar ACCTHPC dapat segera beroperasi penuh sebagai pusat koordinasi pencegahan, pemantauan, pertukaran informasi, dan penanganan kabut asap lintas batas.
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup, menekankan pentingnya tindakan pencegahan sejak dini untuk menghindari kebakaran berskala besar.
“Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara tepat waktu, termasuk penguatan pemantauan di lapangan, intervensi dini pada wilayah rawan kebakaran, serta penanganan cepat terhadap titik api yang mulai muncul, akan sangat penting untuk meminimalkan risiko kebakaran berskala besar yang dapat memicu terjadinya kabut asap lintas batas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial-Budaya, San Lwin, mengingatkan bahwa perkembangan El Niño berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
“Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi El Niño saat ini, musim kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal. Oleh karena itu, kami menyerukan langkah-langkah regional yang lebih kuat dan berkomitmen tinggi untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran kabut asap lintas batas,” tegasnya.
Melalui pertemuan MSC dan TWG ke-27 tersebut, negara-negara ASEAN kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat aksi kolektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Penguatan sistem peringatan dini, pemantauan kawasan rawan, pertukaran data, serta respons cepat terhadap potensi kebakaran menjadi fokus utama untuk menjaga kawasan ASEAN tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim dan terbebas dari kabut asap lintas batas.
***
