Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama PT Freeport Indonesia meluncurkan program rehabilitasi mangrove berskala besar di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/7/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menciptakan peluang ekonomi hijau bagi masyarakat melalui pemulihan ekosistem mangrove.
Peluncuran program dipimpin Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat sebagai bagian dari gerakan nasional “tobat ekologis”, yang menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam mengelola lingkungan. Pemerintah menilai rehabilitasi mangrove tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar pembangunan berjalan selaras dengan kelestarian alam.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa penanaman mangrove harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Gerakan penanaman mangrove harus menjadi gerakan nasional. Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memulihkan alam, khususnya ekosistem pesisir,” ujar Jumhur.
Ia menjelaskan, semangat tobat ekologis yang diusung pemerintah pada periode 2026–2028 mendorong setiap kebijakan pembangunan menempatkan daya dukung lingkungan sebagai fondasi utama. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Selain berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi, gelombang tinggi, dan intrusi air laut, mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Ekosistem tersebut juga berperan sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga mendukung agenda mitigasi perubahan iklim nasional.
Program rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang dimulai pada 2023. Hingga pertengahan 2026, rehabilitasi mangrove di Nusa Tenggara Barat telah mencapai 484 hektare, terdiri atas 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur.
Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui skema padat karya yang melibatkan sekitar 1.500 masyarakat lokal, mulai dari pembibitan hingga pemeliharaan tanaman. Sebanyak 1,5 juta bibit mangrove jenis Rhizophora telah ditanam di wilayah tersebut.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung perlindungan lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir melalui rehabilitasi mangrove.
“Melalui penanaman mangrove, PT Freeport Indonesia berupaya mendukung perlindungan lingkungan, peningkatan penyerapan karbon, serta penguatan ketahanan masyarakat pesisir. Kami berharap kolaborasi ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekosistem dan masyarakat,” kata Tony.
Ia menambahkan, PT Freeport Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 2.000 hektare di luar wilayah operasional perusahaan. Hingga saat ini, lokasi yang telah terverifikasi mencapai 834 hektare, dengan realisasi penanaman di luar Papua seluas 666 hektare atau sekitar dua juta bibit mangrove. Sementara di Kabupaten Mimika, Papua, perusahaan telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area lebih dari 2.184 hektare.
Pemerintah berharap rehabilitasi mangrove di Desa Labuhan Alas dapat menjadi model kolaborasi multipihak dalam pemulihan ekosistem pesisir di Indonesia. Selain memperkuat perlindungan kawasan pantai, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan berbagai usaha berbasis jasa lingkungan.
Gerakan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target nasional penanaman dua miliar pohon serta penguatan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
***
