Pemerintah memperkuat upaya konservasi melalui pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional dan perlindungan spesies ikonik yang menempatkan aspek kelestarian ekologi serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan sebagai prioritas utama. Inisiatif tersebut dibahas dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pertemuan yang melibatkan mitra pembangunan, investor, serta perwakilan negara sahabat itu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sistem pendanaan konservasi yang lebih berkelanjutan, transparan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat pembiayaan sektor konservasi sebagai bagian dari agenda strategis nasional yang mendapat dukungan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional,” ujar Hashim.
Ia menjelaskan, strategi yang dijalankan pemerintah dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama berfokus pada reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan penyusunan kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang mendukung konservasi. Sementara jalur kedua diarahkan pada pengembangan proyek-proyek konservasi yang layak didanai, penyusunan instrumen keuangan hijau, serta penjajakan investasi bersama mitra internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi menegaskan bahwa program pembiayaan inovatif tersebut telah memasuki tahap implementasi yang terukur dan memiliki target yang jelas.
Menurutnya, pemerintah tengah mengawal berbagai instrumen kebijakan, termasuk penyusunan regulasi pendukung dan pelaksanaan program percepatan atau quick wins, untuk membangun sistem pengelolaan konservasi yang lebih mandiri secara finansial.
Sebagai langkah awal, Kementerian Kehutanan mempercepat transformasi empat taman nasional prioritas menjadi Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Way Kambas.
Wakil Ketua Satgas Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, mengatakan model BLU dirancang agar pendapatan yang dihasilkan kawasan konservasi dapat langsung digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pelestarian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat. Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola yang sangat ketat,” kata Mari Elka.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan dukungan pendanaan dari mitra internasional, tetapi juga pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Menurut Mari Elka, masukan dari lembaga pembangunan, investor, dan organisasi internasional akan menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi, penguatan kapasitas institusi, serta pembangunan sistem pengawasan yang akuntabel.
Komitmen pemerintah untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan dalam skema pembiayaan konservasi tersebut mendapat respons positif dari komunitas internasional. Sejumlah duta besar negara sahabat dan organisasi global menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus memperkuat pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan.
***
