Kementerian Kehutanan dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperkuat kerja sama strategis untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Senin (8/6/2026). Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi sektor kehutanan nasional sekaligus mempercepat pencapaian target iklim Indonesia, termasuk agenda Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, mengatakan sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Menurutnya, tantangan tersebut membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil,” kata Mahfudz.
Ia menambahkan, keterlibatan YKAN dalam kerja sama ini akan memperkuat upaya pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan jaringan, pengalaman, serta praktik-praktik terbaik yang telah dikembangkan di berbagai daerah dan komunitas.
Kerja sama tersebut merupakan penguatan dari kolaborasi yang telah berlangsung sebelumnya, khususnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021–2026 yang berfokus pada penguatan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Dalam kesepakatan terbaru, kedua pihak akan bekerja sama dalam pengembangan kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi, termasuk penyediaan data, informasi, serta kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di sektor kehutanan.
Selain itu, kolaborasi juga mencakup penguatan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi maupun hutan produksi pada sejumlah wilayah prioritas. Pendekatan spasial berbasis sains seperti Development by Design akan diterapkan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi tata ruang, sekaligus memastikan kawasan hutan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi mendapatkan prioritas perlindungan.
Kerja sama tersebut juga membuka peluang pengembangan skema Multi-Usaha Kehutanan berbasis lanskap di kawasan hutan produksi. Salah satu implementasinya akan dilakukan melalui inisiatif Bentala Kalimantan di Kalimantan Timur yang berfokus pada penguatan tata kelola hutan rendah emisi dan pengembangan mekanisme insentif atas jasa lingkungan.
Aspek pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi bagian penting dalam ruang lingkup kerja sama. Kedua pihak akan memperkuat pendekatan berbasis risiko melalui pemetaan kawasan rawan kebakaran, pengembangan sistem pendukung, serta peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak.
Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menegaskan bahwa kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dan data menjadi fondasi penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan hutan di masa depan.
“Kami percaya bahwa tantangan pengelolaan hutan yang makin besar hanya dapat diatasi melalui kolaborasi multipihak yang berbasis sains dan data. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan hutan tetap lestari, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan adat, serta mendukung pencapaian target strategis Kementerian Kehutanan dan sasaran iklim Indonesia,” ujar Herlina.
Melalui kerja sama tersebut, Kementerian Kehutanan dan YKAN berharap dapat memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, perlindung
***
