Pemberian insentif dan penguatan kapasitas masyarakat lokal menjadi faktor penentu keberhasilan restorasi lanskap hutan atau forest landscape restoration (FLR) dalam jangka panjang. Pesan tersebut mengemuka dalam lokakarya penyusunan Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Program Penanaman Satu Miliar Pohon yang berlangsung di Bali pada 12–13 Mei 2026.
Manajer Proyek Organisasi Kayu Tropis Internasional atau ITTO, Tetra Yanuariadi, menegaskan bahwa keberhasilan restorasi hutan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Dalam paparannya, Yanuariadi menjelaskan bahwa FLR merupakan pendekatan yang bertujuan memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan yang rusak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap program restorasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan memperhatikan dinamika sosial yang berkembang di lapangan.
“Komunitas ingin melihat hasil nyata dari keterlibatan mereka dalam restorasi hutan. Manfaat tersebut sering kali baru terlihat setelah proyek selesai, sehingga diperlukan komitmen jangka panjang untuk menjaga keberlanjutannya,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa ITTO telah menjalankan lebih dari 1.200 proyek restorasi dan pengelolaan hutan tropis berkelanjutan dengan nilai investasi sekitar 430 juta dolar AS. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa restorasi lanskap hutan dapat berkontribusi besar dalam menekan laju deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menurut Yanuariadi, peluang restorasi terbesar umumnya berada di kawasan hutan terdegradasi, hutan sekunder, dan hutan alam yang mengalami penurunan kualitas. Upaya pemulihan pada kawasan-kawasan tersebut dapat membantu negara-negara Asia Tenggara memenuhi target lingkungan nasional maupun komitmen internasional terkait perubahan iklim.
Ia menambahkan bahwa program restorasi akan lebih efektif apabila disertai kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, seperti pengembangan sistem agroforestri dan skema kompensasi atas jasa pemulihan ekosistem.
Selain itu, ITTO menilai pembangunan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan sering kali melampaui siklus proyek konvensional yang umumnya berlangsung tiga tahun.
Yanuariadi juga mendorong penguatan kebijakan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dan aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan restorasi. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip FLR ke dalam berbagai kebijakan kehutanan serta memperluas program peningkatan kapasitas dan aspek keadilan sosial.
Program Penanaman Satu Miliar Pohon ASEAN sendiri sebelumnya mendapat dukungan dalam Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-47 pada Oktober 2025. Inisiatif tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat konservasi hutan, aksi iklim, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Melalui program tersebut, negara-negara anggota ASEAN didorong menyusun rencana aksi nasional sekaligus memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan guna memastikan target penanaman pohon dan pemulihan lanskap hutan dapat tercapai secara efektif.
***
