Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dengan mendorong seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat sistem pencegahan dan meneguhkan komitmen menuju Zero Karhutla. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV pada 30–31 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perlindungan hutan sebagai fondasi pembangunan nasional. Arahan tersebut ditindaklanjuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui penguatan sistem pencegahan, deteksi dini, dan kesiapsiagaan menghadapi musim rawan kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi diikuti para pemegang PBPH bersama perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Provinsi Jambi. Kehadiran KPH dinilai strategis karena berperan sebagai pengelola wilayah yang memperkuat koordinasi, pemantauan lapangan, deteksi dini, hingga respons awal apabila muncul indikasi kebakaran.
Untuk memperkuat kapasitas peserta, Kementerian Kehutanan menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi. Materi yang disampaikan mencakup kondisi kerawanan karhutla di Jambi, prakiraan cuaca dan iklim, strategi penanggulangan bencana, hingga penguatan kesiapan operasional di wilayah kerja PBPH dan KPH.
Kepala BPHL Wilayah IV, Andi Rohaendi, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh pemegang izin dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan secara konsisten.
“Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi,” ujar Andi.
Ia menjelaskan kesiapsiagaan harus mencakup kesiapan personel, sarana dan prasarana, pelaksanaan patroli rutin, serta koordinasi yang erat dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, mengingatkan pentingnya memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar penyusunan strategi patroli dan peningkatan kewaspadaan di lapangan.
“Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” kata Ibnu.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, yang menilai penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan kolaborasi lintas sektor.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para pemegang PBPH juga didorong memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, hingga patroli terpadu. Di sisi lain, KPH diharapkan semakin mengoptimalkan fungsi pemantauan kawasan, memfasilitasi koordinasi lintas pihak, serta mempercepat respons apabila terdeteksi titik panas maupun indikasi kebakaran.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan. Deklarasi tersebut menegaskan tekad bersama untuk mengedepankan langkah preventif, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan, lingkungan, masyarakat, serta keberlanjutan usaha kehutanan.
Melalui penguatan koordinasi ini, Kementerian Kehutanan berharap sinergi antara PBPH, KPH, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin efektif dalam menjalankan pencegahan, deteksi dini, patroli, dan penanganan karhutla secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan demi mewujudkan Provinsi Jambi yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan.
***
