Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Barat pada 4 September memberikan dampak positif terhadap pembasahan lahan, namun pemerintah belum menurunkan tingkat kewaspadaan karena titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi di sejumlah daerah.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 818 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional hingga Jumat (4/9/2026) pukul 21.15 WIB. Dari jumlah tersebut, 572 titik berada di enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 252 hotspot high confidence. Selanjutnya Sumatera Selatan memiliki 165 titik, Kalimantan Barat 124 titik, Jambi 14 titik, Riau 13 titik, dan Kalimantan Selatan empat titik.
Konsentrasi hotspot tersebut membuat operasi pengendalian saat ini terutama diarahkan ke Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan di seluruh provinsi prioritas untuk mengantisipasi perkembangan titik api dan potensi penjalaran kebakaran.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot yang terdeteksi satelit tidak secara otomatis berarti telah terjadi kebakaran. Data tersebut menunjukkan adanya anomali suhu permukaan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Satu lokasi kebakaran juga dapat menghasilkan lebih dari satu titik deteksi satelit.
Karena itu, tim di lapangan melakukan groundcheck untuk memastikan kondisi aktual sebelum menentukan langkah penanganan. Pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan unsur terkait menjalankan patroli, verifikasi titik panas, pemadaman darat, penyekatan api, mopping up, hingga pendinginan area yang telah terbakar.
Untuk memperkuat operasi dari udara, pemerintah mengerahkan 53 armada di enam provinsi prioritas. Sebanyak 19 armada menjalankan patroli udara sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya melakukan water bombing pada lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman dari udara.
Pengerahan armada menyesuaikan kondisi aktual di setiap lokasi. Operasi udara menjadi penting terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses oleh tim darat dan mempercepat penanganan api. Sementara itu, OMC terus dilakukan apabila kondisi meteorologis memungkinkan.
Kondisi di Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang relatif positif setelah hujan turun di sejumlah wilayah pada Kamis (4/9). Curah hujan sedang hingga lebat membantu meningkatkan pembasahan lahan dan mendukung proses pengendalian kebakaran.
Namun, hujan tersebut belum menghilangkan risiko karhutla sepenuhnya. Pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali api, terutama di wilayah yang masih kering atau menyimpan bara di bawah permukaan. Pada kawasan gambut, tim terus melakukan pendinginan dan pemadaman berulang untuk mencegah api bawah permukaan kembali menyala.
Selain perkembangan api, pemerintah juga memantau kualitas udara menggunakan indikator PM2,5. Secara umum, sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang, tetapi sejumlah wilayah di Kalimantan masih menghadapi kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Kondisi jarak pandang juga menjadi salah satu indikator yang dipantau bersama BMKG. Pada 5 September, jarak pandang di Pontianak diprakirakan sekitar 10 kilometer pada periode dini hari hingga pagi. Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Banjarmasin pada pagi hari.
Sementara itu, Pekanbaru masih menghadapi kondisi udara kabur pada pagi hari. BMKG memperkirakan jarak pandang kurang dari lima kilometer sekitar pukul 05.00 WIB dan kurang dari enam kilometer sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum kondisi diprakirakan membaik pada siang hingga sore hari.
Perubahan kondisi tersebut menunjukkan bahwa situasi asap dan jarak pandang dapat berubah dengan cepat. Aktivitas kebakaran, curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembapan, serta dinamika atmosfer dapat memengaruhi sebaran asap dan kualitas udara.
Karena itu, pemerintah terus mengintegrasikan pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, cuaca, sebaran asap, dan jarak pandang untuk menentukan prioritas operasi. Pendekatan tersebut memungkinkan tim menyesuaikan penanganan berdasarkan perkembangan terbaru di masing-masing wilayah.
Kementerian Kehutanan juga meminta masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap, pemerintah mengimbau agar mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca serta menyesuaikan aktivitas apabila kualitas lingkungan memburuk.
***
