Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dengan meningkatkan operasi pemadaman darat dan udara, menambah personel, serta mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla di Daops Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026), setelah meninjau langsung penanganan kebakaran di Desa Rasau Jaya Tiga.
Rapat tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah memusatkan upaya pada perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran, sekaligus memastikan pemadaman, pencegahan, dan penegakan hukum berjalan secara terpadu.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Minggu (23/8) pukul 23.59 WIB, Kalimantan Barat mencatat 28 hotspot. Namun, pemerintah tidak menjadikan penurunan titik panas sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Saat meninjau Rasau Jaya, Menhut menemukan asap masih keluar dari lahan gambut meskipun api tidak lagi terlihat di permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan potensi bara yang masih bertahan di bawah tanah.
“Turunnya angka hotspot tersebut tidak boleh membuat kita berleha-leha atau menjadi tidak peduli. Justru kondisi ini harus memotivasi kita untuk lebih berhati-hati. Jangan melakukan pembakaran lahan untuk keperluan land clearing, baik oleh petani, pihak swasta, maupun korporasi,” tegas Raja Juli.
Kementerian Kehutanan mempertebal kekuatan personel untuk mendukung operasi di enam provinsi prioritas. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan akan diperbantukan kepada Manggala Agni dan tim gabungan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di wilayah Kalimantan, termasuk sekitar 700 personel tambahan untuk Kalimantan Barat yang berasal dari Polisi Kehutanan dan unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan dari sejumlah daerah.
Penguatan di darat juga mendapat dukungan operasi udara. Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Pemerintah akan memanfaatkan setiap peluang terbentuknya awan hujan untuk membantu proses pemadaman dan pembasahan wilayah rawan.
“Sekecil apa pun potensi awan hujan setelah tanggal 27, akan tetap kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu teman-teman di darat,” kata Raja Juli.
Perwakilan BMKG, Erika, menyampaikan bahwa kondisi cuaca Kalimantan Barat masih kering. Ketapang tercatat telah mengalami sekitar 54 hari tanpa hujan, sedangkan Kubu Raya sekitar 42 hari. OMC pada 22–27 Agustus telah menghasilkan hujan di sejumlah lokasi dan diikuti penurunan hotspot. Namun, BMKG memperkirakan kondisi kembali lebih kering setelah periode tersebut.
“Secara umum berdasarkan data, kondisinya kering, Pak,” ujar Erika.
Gubernur Kalimantan Barat melaporkan sekitar 4.138 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla di provinsi tersebut, di luar tambahan kekuatan yang masih berdatangan. Pemerintah daerah juga mengandalkan tambahan peralatan, pesawat untuk mendukung OMC, dan water bombing untuk mempercepat penanganan.
“Dengan penambahan personel yang semakin banyak, peralatan yang memadai, tambahan pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca, serta water bombing, saya yakin dan sangat yakin kondisi kebakaran ini akan segera dapat diatasi,” ujar Gubernur Kalimantan Barat.
Kepolisian turut memperkuat langkah pencegahan dan penindakan. Kapolda Kalimantan Barat mengatakan jajarannya menjalankan pendekatan preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Pemerintah daerah dan masyarakat dilibatkan melalui desa tanggap kebakaran, pos pengawasan, sosialisasi dari rumah ke rumah, serta pemantauan menggunakan drone dan command center.
“Situasi saat ini cukup mendesak dan memaksa kita untuk bersama-sama turun langsung dalam mencegah serta mengantisipasi kebakaran yang semakin meluas. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Kapolda Kalimantan Barat.
Polda Kalimantan Barat dan jajaran juga telah memproses 22 kasus terkait karhutla hingga malam sebelum rapat. Penegakan hukum tersebut berjalan bersamaan dengan pemadaman, patroli, pendinginan, dan edukasi kepada masyarakat.
Raja Juli menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat sekaligus koordinasi lintas sektor. Pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran, terutama pihak yang melakukan pembakaran dalam skala besar, melalui aparat penegak hukum dan Gakkum Kementerian Kehutanan.
“Kita tidak boleh mendahulukan otoritas masing-masing, tetapi harus mendahulukan komunikasi yang efektif,” kata Raja Juli.
Penguatan koordinasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta jajaran Kementerian Kehutanan. Pemerintah memastikan operasi darat, dukungan udara, pencegahan, patroli, dan penegakan hukum terus berjalan untuk menekan risiko karhutla di tengah kondisi kemarau.
***
