Kementerian Kehutanan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional sebagai bagian dari strategi memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global. Langkah ini ditempuh untuk memastikan berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari semakin dikenal, dipercaya, dan menjadi rujukan di tingkat internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung di Bandung pada 4–5 Agustus 2026. Pelatihan ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) serta didukung oleh International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelatihan diikuti perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan tersebut bertujuan membangun kemampuan komunikasi strategis dan negosiasi lintas kementerian dalam menghadapi berbagai forum internasional yang berkaitan dengan kehutanan dan perdagangan.
Membuka pelatihan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa diplomasi modern tidak hanya bergantung pada kemampuan bernegosiasi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan.
“Trust is the most valuable currency in diplomacy.”
Menurut Ristianto, diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau mempertahankan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.
“Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap aparatur negara yang mewakili Indonesia di forum internasional pada hakikatnya berperan sebagai diplomat bangsa. Karena itu, penyampaian pesan nasional harus dilakukan secara konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat internasional.
Penguatan kapasitas diplomasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tampil sebagai solution provider dalam berbagai isu kehutanan global. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga kelestarian hutannya, tetapi juga menawarkan pengalaman, inovasi kebijakan, dan praktik terbaik kepada masyarakat internasional dalam mendukung pencapaian target iklim global dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Ristianto juga memaparkan empat agenda strategis yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat, yakni memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat peran International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis, mengembangkan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Pelatihan selama dua hari tersebut dirancang melalui tiga modul utama yang mencakup pemahaman terhadap regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging bagi audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan strategis, dan simulasi negosiasi lintas kementerian.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, Kementerian Kehutanan berharap aparatur pemerintah semakin mampu mengomunikasikan kebijakan kehutanan Indonesia secara profesional, memperluas kemitraan internasional, serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap tata kelola kehutanan nasional. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam pengelolaan hutan lestari.
***
