Kementerian Kehutanan menyatakan dukungan penuh terhadap proses pencocokan data yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung pada menjelang siang hari dan berjalan secara tertib serta kooperatif.
Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa kehadiran penyidik Kejaksaan Agung bertujuan melakukan verifikasi dan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya kawasan hutan lindung di sejumlah wilayah. Perubahan tersebut terjadi pada periode sebelumnya dan tidak berkaitan dengan kebijakan kehutanan pada masa pemerintahan Kabinet Merah Putih saat ini.
“Kegiatan yang berlangsung merupakan proses pencocokan data, bukan penggeledahan. Seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan dilakukan secara profesional,” ujar perwakilan Kementerian Kehutanan dalam keterangan resminya.
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memastikan kesiapan institusinya dalam mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari kewajiban institusi negara dalam menjaga akuntabilitas tata kelola kawasan hutan.
Kementerian Kehutanan menilai langkah Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya penguatan penegakan hukum dan perbaikan tata kelola kehutanan nasional. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara transparan dan berlandaskan hukum.
“Kami menghargai upaya Kejaksaan Agung dalam memastikan ketelitian data dan transparansi informasi. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting bagi pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata perwakilan kementerian.
Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk terus bersikap terbuka dan kooperatif dalam setiap proses penegakan hukum, guna menjamin pengelolaan sumber daya hutan yang bertanggung jawab bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
***
