Pada 23 Oktober 2026, di Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo untuk memperkuat konservasi terumbu karang Indonesia. Keduanya menyepakati menggelar pertemuan para pemangku kepentingan di Washington, D.C. – AS, pada musim semi 2027, bersama World Bank, International Union for Conservation of Nature (IUCN), World Wide Fund for Nature (WWF), The Nature Conservancy (TNC), World Resources Institute (WRI), Conservation International (CI), Global Environment Facility (GEF), serta para filantropis dunia. Tujuannya adalah menjaga terumbu karang di kawasan Coral Triangle, sekaligus menjamin pangan dan gizi masyarakat pesisir Indonesia.
Coral Triangle membentang di enam negara—Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste—dengan luas laut sekitar 6 juta kilometer persegi dan luas terumbu karang sekitar 75.000 kilometer persegi. Indonesia sendiri memiliki sekitar 60.000 kilometer persegi terumbu karang, sehingga menjadi negara dengan cakupan terumbu karang terbesar di kawasan ini.
Kawasan ini dijuluki “Amazon of the Seas” karena menjadi habitat lebih dari 3.000 spesies ikan karang dan sekitar 76 persen spesies terumbu karang dunia. Lebih dari 120 juta penduduk di kawasan Coral Triangle bergantung langsung pada laut untuk pangan dan penghidupan, sementara sektor ekonomi biru—perikanan, akuakultur, wisata bahari, dan karbon biru—memiliki nilai ekonomi miliaran dolar setiap tahun.
Potensi ekonominya sangat besar: perikanan terumbu karang diperkirakan bernilai sekitar US$3 miliar per tahun, perikanan tuna US$1,5 miliar per tahun, dan pariwisata berbasis alam hingga US$12 miliar per tahun. Terumbu karang juga melindungi sekitar 26 juta penduduk pesisir dari gelombang dan badai.
Sejak tahun 1998, Indonesia melaksanakan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) untuk memulihkan terumbu karang, mengelola kawasan konservasi, dan memberdayakan masyarakat pesisir. COREMAP-CTI, fase terakhir, yang ditutup pada tahun 2022, memperoleh pinjaman World Bank senilai US$47,38 juta, hibah GEF US$10 juta, dan dukungan pemerintah Indonesia US$5,74 juta; total proyek mencapai lebih dari US$62 juta.
Program ini memperkuat pengelolaan terumbu karang secara terdesentralisasi di wilayah prioritas, termasuk pengawasan perikanan, rehabilitasi ekosistem, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Sebagai penerus COREMAP, pemerintah menjalankan Oceans for Prosperity Program atau Program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) senilai US$210 juta. Program ini dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk memperkuat 20 kawasan konservasi perairan di 11 provinsi Indonesia timur, dengan cakupan pengelolaan 8,3 juta hektare.
Dukungan hibah LAUTRA berasal dari PROBLUE Multi-Donor Trust Fund sebesar US$5 juta dan Pemerintah Kanada melalui Oceans Multi-Donor Trust Fund sebesar US$7,3 juta. LAUTRA juga membangun kapasitas pembiayaan biru, termasuk melalui Indonesia Climate Change Trust Fund.
Rencana pertemuan di Washington DC pada musim semi 2027 yad., diharapkan menjadi forum untuk memperluas pembiayaan, ilmu pengetahuan, dan kemitraan konservasi bagi Coral Triangle. Hasil Pertemuan Menteri Trenggono dan Dubes –Indroyono menegaskan bahwa perlindungan terumbu karang adalah urusan ekonomi, ketahanan pangan, dan diplomasi; dengan menggandeng lembaga keuangan, lembaga konservasi, dan filantropis global, Indonesia berupaya menjadikan kekayaan lautnya sebagai investasi jangka panjang bagi terumbu karang dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
***
