Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan melalui pemadaman darat, operasi udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini dilakukan di tengah peningkatan titik panas di sejumlah wilayah prioritas, meskipun jumlah hotspot secara nasional mulai menurun.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Jumat (23/10/2026) pukul 21.00 WIB, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) mencapai 1.336 titik di seluruh Indonesia. Angka tersebut turun 14 titik dibandingkan hari sebelumnya yang mencatat 1.350 titik.
Namun, tren nasional tersebut tidak mencerminkan kondisi di seluruh wilayah. Jumlah hotspot di enam provinsi prioritas justru meningkat dari 1.078 menjadi 1.103 titik. Kalimantan Tengah masih mencatat jumlah tertinggi sebanyak 785 titik, meskipun turun dari 874 titik pada hari sebelumnya.
Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari 39 menjadi 184 titik, sedangkan Jambi meningkat dari tujuh menjadi 46 titik. Sumatera Selatan mencatat 58 titik, turun satu titik dari hari sebelumnya. Kalimantan Selatan turun menjadi 30 titik, sementara Riau tetap nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Perbedaan tren tersebut mendorong pemerintah mempertahankan operasi pemadaman dan pendinginan di wilayah terdampak. Penurunan jumlah hotspot tidak menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan, terutama pada lahan gambut yang menyimpan risiko kebakaran bawah permukaan.
Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Masyarakat Peduli Api, dan pelaku usaha terus menangani titik api di sejumlah lokasi.
Di Sumatera Selatan, petugas melakukan pemadaman di Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Petugas telah memadamkan api di Desa Ibul Besar 1, Ogan Ilir, dan Desa Santan Sari, Banyuasin. Namun, sejumlah lokasi lain masih memerlukan penanganan lanjutan, khususnya kawasan bergambut yang berpotensi menyimpan bara.
Di Kalimantan Tengah, tim Manggala Agni masih memadamkan kebakaran di lahan gambut Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Operasi di lokasi tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Petugas juga melakukan patroli, pemantauan, dan pembasahan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa untuk mencegah api kembali menyala dan meluas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Jumat (23/10/2026). Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, serta jajaran teknis Kementerian Kehutanan.
Dalam koordinasi tersebut, Menhut menekankan pentingnya mempercepat penanganan meskipun sejumlah indikator menunjukkan penurunan. Pemerintah tetap perlu memastikan titik api padam sepenuhnya dan mencegah kebakaran kembali meluas.
Untuk mendukung operasi di Ketapang, Kementerian Kehutanan menyiapkan 104 personel tambahan. Sebanyak 20 personel ditugaskan ke kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan hingga Desa Seriam, 44 personel ke Desa Pembedilan, dan 40 personel ke wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Buana Megatama Jaya.
Petugas menjalankan penugasan secara bertahap pada 23–26 Oktober 2026 dengan masa operasi selama 14 hari. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat pemadaman dan penanganan karhutla di lokasi prioritas.
Di sela agenda penanganan kebakaran, Raja Juli juga mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di Ketapang. Ia meninjau fasilitas rehabilitasi, klinik kesehatan satwa, dan kondisi orangutan yang tengah menjalani perawatan.
Data terbaru mencatat 51 individu orangutan telah diselamatkan dari kawasan terdampak karhutla di Ketapang dan Kayong Utara selama 6 Agustus hingga pertengahan Oktober 2026. Penyelamatan dan rehabilitasi tersebut melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, YIARI, pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra konservasi.
Penanganan mencakup penyelamatan, pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan rehabilitasi. Tim juga menyiapkan pengembalian orangutan ke habitat yang aman apabila kondisi kesehatan dan kesiapan satwa memungkinkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Jumat (23/10/2026). Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, serta jajaran teknis Kementerian Kehutanan.
Dalam koordinasi tersebut, Menhut menekankan pentingnya mempercepat penanganan meskipun sejumlah indikator menunjukkan penurunan. Pemerintah tetap perlu memastikan titik api padam sepenuhnya dan mencegah kebakaran kembali meluas.
Untuk mendukung operasi di Ketapang, Kementerian Kehutanan menyiapkan 104 personel tambahan. Sebanyak 20 personel ditugaskan ke kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan hingga Desa Seriam, 44 personel ke Desa Pembedilan, dan 40 personel ke wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Buana Megatama Jaya.
Petugas menjalankan penugasan secara bertahap pada 23–26 Oktober 2026 dengan masa operasi selama 14 hari. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat pemadaman dan penanganan karhutla di lokasi prioritas.
Di sela agenda penanganan kebakaran, Raja Juli juga mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di Ketapang. Ia meninjau fasilitas rehabilitasi, klinik kesehatan satwa, dan kondisi orangutan yang tengah menjalani perawatan.
Data terbaru mencatat 51 individu orangutan telah diselamatkan dari kawasan terdampak karhutla di Ketapang dan Kayong Utara selama 6 Agustus hingga pertengahan Oktober 2026. Penyelamatan dan rehabilitasi tersebut melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, YIARI, pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra konservasi.
Penanganan mencakup penyelamatan, pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan rehabilitasi. Tim juga menyiapkan pengembalian orangutan ke habitat yang aman apabila kondisi kesehatan dan kesiapan satwa memungkinkan.
Selain pemadaman darat, pemerintah memperkuat operasi udara melalui 49 unit armada. Sebanyak 32 unit mendukung pengeboman air (water bombing), sedangkan 17 unit lainnya menjalankan patroli udara dan OMC.
BNPB mendukung penguatan OMC melalui penyediaan bahan semai. Pada Jumat (23/10), petugas mengirimkan 3,3 ton dry ice ke Sumatera Selatan, 8,4 ton ke Kalimantan Selatan, dan dua ton ke Lampung. Pemerintah juga mengirimkan lima ton natrium klorida (NaCl) ke Kalimantan Selatan untuk mendukung penyemaian awan.
Dukungan armada mencakup pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara yang beroperasi dari posko Sumatera Selatan serta pesawat CN-295 dari posko Kalimantan Selatan.
Di Sumatera Selatan, petugas telah melaksanakan sembilan sorti OMC, terdiri atas enam sorti menggunakan dry ice dan tiga sorti menggunakan NaCl melalui posko Palembang dan Lampung. Pemantauan setelah operasi menunjukkan peningkatan jarak pandang di sekitar Palembang pada beberapa periode pelaksanaan.
Petugas juga melakukan penyemaian awan di sekitar Taman Nasional Way Kambas, Lampung, yang terdampak kebakaran. Hujan kemudian terpantau di kawasan taman nasional tersebut serta sejumlah wilayah di Lampung Barat, Pringsewu, dan Pesawaran.
Sementara itu, operasi OMC di Kalimantan Tengah telah mencapai sembilan sorti, terdiri atas tujuh sorti menggunakan dry ice dan dua sorti menggunakan NaCl. Operasi tersebut menggunakan pesawat Casa-212, CN-295, Caravan, dan Pilatus. Berdasarkan pengamatan radar dan penakar hujan, hujan terpantau di Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Lamandau di Kalimantan Tengah, serta Kotabaru di Kalimantan Selatan.
BMKG memprakirakan potensi pertumbuhan awan meningkat secara signifikan pada Sabtu (24/10/2026). Pemerintah berencana memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengoptimalkan OMC menggunakan NaCl dan pesawat Hercules serta CN-295 untuk mendukung pembentukan hujan di wilayah sasaran Sumatera dan Kalimantan.
Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak cukup hanya dengan menurunkan angka hotspot. Operasi harus memastikan api dan bara benar-benar padam, mengurangi dampak asap terhadap masyarakat, serta melindungi kawasan hutan dan satwa liar yang terdampak.
***
