Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi di provinsinya sehingga pemerintah memperkuat pengerahan personel untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Kehutanan menyiapkan 104 personel, sementara Polri dan TNI merencanakan penambahan personel untuk mendukung operasi di sejumlah lokasi terdampak.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Jumat (23/10). Pertemuan yang berlangsung secara hybrid tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait untuk mengevaluasi perkembangan kebakaran, menyelaraskan data, dan menentukan kebutuhan tambahan sumber daya di lapangan.
Raja Juli meminta seluruh pihak memanfaatkan penurunan jumlah titik panas untuk mempercepat penanganan sebelum kebakaran kembali meluas. Ia mengingatkan bahwa penurunan tersebut tidak boleh membuat petugas mengurangi kewaspadaan terhadap potensi kebakaran baru.
“Angka titik panas yang mulai menurun justru harus memotivasi kita untuk segera menuntaskan penanganan karhutla. Selama jumlahnya masih rendah, kita harus bergerak cepat dengan kekuatan yang ada agar kebakaran tidak kembali meluas,” ujar Raja Juli dalam rapat koordinasi tersebut.
Data pemantauan hingga 22 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB mencatat 39 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Sebanyak 37 titik berada di Kabupaten Ketapang, sedangkan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang masing-masing mencatat satu titik.
Jika dihitung secara kumulatif sejak 23 September hingga 22 Oktober 2026, Kalimantan Barat mencatat 1.712 titik panas. Kabupaten Ketapang menyumbang 1.604 titik atau menjadi wilayah yang paling dominan dalam periode tersebut.
Untuk mempercepat penanganan, Kementerian Kehutanan menyiapkan 104 personel yang akan bertugas di tiga lokasi. Sebanyak 20 personel akan ditempatkan di Cagar Alam Muara Kendawangan, 44 personel di Desa Pembedilan, dan 40 personel di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Buana Megatama Jaya.
Pemerintah menjadwalkan kedatangan personel pada 23–26 Oktober 2026 dengan masa penugasan selama 14 hari. Penempatan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas penanganan di lokasi prioritas sesuai kebutuhan operasi.
Selain dukungan Kementerian Kehutanan, Polri merencanakan penambahan sekitar 300 personel dan TNI sebanyak 400 personel. Pemerintah juga merencanakan peningkatan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tujuh menjadi 17 personel.
Dalam rapat tersebut, Raja Juli meminta seluruh unsur menyampaikan perkembangan operasi secara berkala, menyamakan data lapangan, dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan agar setiap instansi dapat mengarahkan dukungannya secara tepat. Koordinasi ini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Ketapang, TNI, Polri, BPBD, serta jajaran teknis Kementerian Kehutanan.
Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertahankan kesiapsiagaan dan memperkuat kerja lintas sektor selama penanganan berlangsung. Menurutnya, penurunan titik panas harus menjadi kesempatan untuk mempercepat pengendalian kebakaran, terutama di Ketapang yang masih mendominasi jumlah titik panas di Kalimantan Barat.
***
