Kementerian Kehutanan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berlangsung melalui pengerahan personel, pemadaman darat dan udara, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggar. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kritik Greenpeace Indonesia yang menilai upaya pemerintah dalam menangani karhutla.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan pemerintah menghormati kritik sebagai bagian dari pengawasan publik. Namun, ia menilai masyarakat juga perlu mempertimbangkan langkah operasional yang telah berjalan di lapangan, termasuk keterlibatan petugas dan kelompok masyarakat dalam memadamkan api serta melindungi warga terdampak.
“Kami menghormati kritik sebagai bagian dari pengawasan publik. Namun, anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja mengabaikan fakta dan perjuangan petugas serta masyarakat di garis depan,” ujar Rohmat dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ia menegaskan, keberadaan titik api dan dampak asap yang masih dirasakan masyarakat menjadi alasan bagi pemerintah untuk melanjutkan operasi sekaligus mengevaluasi efektivitas penanganan. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla perlu diukur dari kondisi nyata di lapangan, termasuk terkendalinya api, berkurangnya asap, dan pulihnya keamanan aktivitas masyarakat.
“Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata: api terkendali, asap berkurang, dan kehidupan kembali berjalan dengan aman. Karena itu, pengerahan personel dan peralatan harus terus diikuti evaluasi terhadap kebutuhan serta hasil penanganan di lapangan,” katanya.
Untuk memperkuat operasi, Kementerian Kehutanan mengerahkan 1.419 personel Manggala Agni organik di enam provinsi prioritas. Pemerintah juga menempatkan 1.000 Polisi Kehutanan melalui skema bantuan kendali operasi ke Kalimantan serta menyiagakan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu penanganan sesuai kebutuhan.
Personel gabungan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan unsur masyarakat melakukan pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, penyekatan rambatan api, pembasahan, serta penyisiran bara. Pada lahan gambut, petugas melanjutkan pendinginan untuk mencegah api yang bertahan di bawah permukaan kembali menyala.
Kemenhut juga mendukung Operasi Modifikasi Cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan unsur terkait. Pemerintah menyesuaikan pelaksanaan operasi tersebut dengan kondisi atmosfer dan keselamatan penerbangan, sembari tetap menjalankan pemadaman sumber api di darat.
“Penanganan terus dilakukan tanpa menunggu hujan. Pemadaman darat, pembasahan, penyisiran bara, dan dukungan operasi udara harus saling memperkuat. Keselamatan petugas dan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegas Rohmat.
Selain mengerahkan personel pemerintah, Kemenhut melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Sebanyak 14.040 personel Masyarakat Peduli Api (MPA) tersebar di 34 provinsi untuk mendukung patroli, edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar, pelaporan dini, dan penanganan awal kebakaran bersama petugas.
Kemenhut juga mengembangkan 500 kelompok MPA Berkelanjutan pada 2026. Dari target tersebut, sebanyak 119 kelompok telah terbentuk, 61 kelompok masih dalam proses pembentukan, dan 320 desa menjadi sasaran pengembangan berikutnya. Dengan komposisi 30 orang per kelompok, target keseluruhan setara dengan kapasitas 15.000 anggota, bukan jumlah personel yang seluruhnya telah terbentuk.
“Keterlibatan masyarakat harus disertai pendampingan, latihan, komunikasi, peralatan, dan dukungan keselamatan. Pemerintah tetap hadir dan bertanggung jawab memperkuat penanganan. Masyarakat menjadi mitra yang bekerja secara terkoordinasi bersama petugas,” kata Rohmat.
Pemerintah turut mendorong keterlibatan Kelompok Tani Hutan, penerima akses perhutanan sosial, dan masyarakat adat untuk menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran. Hingga September 2026, program perhutanan sosial telah menjangkau 1.437.065 kepala keluarga pada areal seluas 8,46 juta hektare. Sementara itu, penetapan 177 hutan adat seluas 376.280 hektare telah memberikan manfaat kepada 93.859 kepala keluarga.
Kemenhut menghubungkan pendampingan masyarakat dengan upaya pencegahan kebakaran agar masyarakat dapat melindungi kawasan kelola, tanaman, hasil hutan, dan sumber penghidupan mereka. Pemerintah juga mendorong masyarakat melaporkan indikasi pembakaran atau kebakaran agar petugas dapat segera melakukan verifikasi dan penanganan.
Di sektor konservasi, Kemenhut bersama dokter hewan dan mitra konservasi terus memantau habitat serta menangani satwa liar yang terdampak karhutla. Berdasarkan rekap nasional yang diperbarui hingga 8 Oktober 2026, petugas telah menangani 290 individu satwa liar, termasuk 96 orangutan dan 78 bekantan. Data tersebut mencakup satwa yang ditemukan hidup maupun mati.
Kemenhut mengimbau masyarakat untuk tidak mengevakuasi satwa liar secara mandiri. Masyarakat perlu melaporkan temuan satwa terdampak kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas taman nasional agar petugas dapat melakukan penanganan sesuai kondisi satwa dan keselamatan di lokasi.
Menanggapi kritik organisasi masyarakat sipil, Kemenhut menyatakan terbuka terhadap informasi mengenai lokasi kebakaran, kebutuhan masyarakat terdampak, dan dugaan pelanggaran yang dapat membantu mempercepat tindak lanjut. Rohmat menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat operasi sekaligus menilai hasil penanganan secara berkelanjutan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan informasi yang dapat memperkuat penanganan. Pada saat yang sama, kami perlu meluruskan anggapan bahwa pemerintah diam. Personel dikerahkan, pemadaman berjalan, masyarakat didampingi, satwa ditangani, dan pelanggar ditindak,” tutup Rohmat.
***
