Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Rapat tersebut mempertemukan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan kondisi terkini sekaligus memastikan respons terhadap karhutla berjalan terpadu.
Presiden tiba di Kalimantan Barat dengan agenda utama melihat secara langsung situasi karhutla dan mendapatkan laporan dari unsur yang terlibat dalam penanganannya. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah pusat, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, serta unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) daerah mengikuti rapat di Posko Penanganan Karhutla di Pontianak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta 10 pimpinan pemerintah daerah dan unsur terkait telah hadir dalam rapat tersebut.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Teddy.
Presiden Prabowo meminta laporan berbasis kondisi aktual di lapangan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Pemantauan mencatat 198 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat 3.100 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah.
Bulo menjelaskan bahwa titik panas tersebut terutama terkonsentrasi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat bagian selatan dan timur. Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara menjadi wilayah yang mendapat perhatian di sektor selatan, sementara Sanggau, Sintang, dan Sambas berada di antara wilayah yang terpantau di sektor timur.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.
Pemerintah juga membahas peluang hujan sebagai salah satu faktor pendukung pengendalian karhutla. Berdasarkan prakiraan yang disampaikan dalam rapat, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi terutama di Kalimantan Barat bagian timur pada 21–27 Agustus 2026.
Di sisi lain, pemerintah telah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11–18 Agustus. Operasi tersebut sempat dihentikan karena kondisi atmosfer belum menyediakan pertumbuhan awan yang memadai untuk penyemaian.
Pemerintah berencana kembali melaksanakan OMC pada periode 23–27 Agustus seiring adanya prakiraan potensi awan yang lebih mendukung.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Kunjungan Presiden ke Kalimantan Barat dan rapat lintas kementerian/lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan karhutla secara langsung di daerah. Pemerintah pusat dan daerah menyatukan pemantauan kondisi, informasi cuaca, serta langkah operasional dalam satu koordinasi untuk mempercepat respons terhadap wilayah yang menghadapi risiko kebakaran.
***
