Tugas pengamanan teritorial harus berdasarkan tanggung jawab hidup berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan dalam kebersamaan oleh semua komponen yang terdiri dari aparat keamanan, Pemda, swasta dan masyarakat.
Demikian, disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema pada pertemuan Kodam XVIII dengan Dewan Pengurus APHI bersama Komisariat Daerah (KOMDA) Papua Barat dan anggota Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (PBPH) Papua Barat di Officer’s Mess Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Kamis, 25 Agustus 2022.
Pertemuan yang diikuti oleh sekitar 50 orang dari Kodam XVIII Kasuari dan para pengusaha hutan Papua Barat. Pertemuan dilakukan dalam rangka koordinasi, komunikasi dan kebersamaan dalam rangka menciptakan keamanan regional di berbagai sektor termasuk sektor usaha kehutanan.
Gabriel Lema sangat mengharapkan manajemen PBPH di lapangan untuk dapat membantu stabilitas keamanan dengan melibatkan karyawan dan masyarakat serta pendampingan oleh aparat keamanan.
“Disini perlunya menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif antara manajemen operasional dengan aparat keamanan di level Babinsa, Koramil hingga kodim setempat” ujar dia.
Pangdam Gabriel Lema juga mengingatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan perhatian para pemegang konsesi karena terkait stabilitas dan dukungan masyarakat.
“Kodam XVIII Pabar siap mendampingi PBPH dalam kegiatan community development/CSR, dalam bentuk kegiatan yang dapat menyentuh langsung pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti salah satunya penyediaan sumur air bersih” ungkap Gabriel Lema.
Wakil Ketua Umum APHI Bidang Hukum, Humas dan Kerjasama, Erwansyah menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XVIII/Kasuari dan jajaran yang telah berkenan memberikan arahan dan penjelasan secara langsung pada APHI dan anggota terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua Barat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada TNI yang telah melakukan upaya nyata terkait stabilitas keamanan sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan jaminan berusaha bagi para pemegang perizinan pengusaha pemanfaatan hutan saat ini dan di masa yang akan datang,” kata Erwansyah.
Aspek keamanan ini merupakan salah satu faktor esensial dalam menjamin berjalannya kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.
“Perlu menggaransi kondisi keamanan di lapangan karena merupakan landasan dalam bekerja dimana kondisi lapangan khususnya keselamatan karyawan adalah unsur pokok untuk dalam menjamin berjalannya pengelolaan hutan itu sendiri,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komda APHI Papua Barat, Haryoto menyatakan seluruh pengusaha hutan anggota APHI siap mendukung program yang disampaikan Pangdam.
“Kami akan koordinasikan kegiatan-kegiatan CSR anggota yang dapat dikerjasamakan Kodam XVIII agar dapat sinergi, program bisa berjalan dan yang penting bisa dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
Keamanan memang menjadi tanggung jawab bersama baik aparat keamanan Pemerintah, Swasta dan tentunya seluruh masyarakat. Melalui kebersamaan TNI dan swasta/APHI, diharapkan permasalahan keamanan di Papua Barat dapat diatasi, pengelolaan hutan lestari dapat dicapai dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.***
