Perwakilan 14 negara dan berbagai lembaga internasional belajar pada pengalaman serta keberhasilan Indonesia mengelola lahan gambut.
Kegiatan ini dikemas dalam workshop internasional tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut yang digelar di Pekanbaru, Riau, 13-15 Desember 2022.
Selain lokakarya di Pekanbaru, dalam agendanya peserta dari 14 negara juga akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi restorasi gambut di Kota Dumai, Bengkalis dan Kabupaten Siak.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat pembukaan lokakarya mengatakan Indonesia telah mengatur pengelolaan lahan gambut sejak tahun 1990.
Namun kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 merupakan titik balik perumusan penguatan kebijakan gambut, implementasi perbaikan dan pemulihan, serta law enforcement.
“Reformasi ini berdampak pada implementasi kebijakan di lapangan dalam waktu singkat. Alhamdulillah salah satu hasilnya Indonesia berhasil terhindar dari bencana asap dalam beberapa tahun terakhir,” kata Menteri Siti secara virtual, Selasa, 13 Desember 2022.
Provinsi Riau yang biasanya rutin mengalami bencana asap dampak karhutla khususnya di lahan gambut, kini menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi kebijakan tata kelola gambut di Indonesia.
Diantara kebijakan krusial adalah PP 71 Tahun 2014 jo PP 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut serta petunjuk teknis yang langsung dilaksanakan dan diikuti dengan petunjuk teknis di lapangan.
Selanjutnya dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016. Badan ini memiliki tanggung jawab restorasi gambut di 7 provinsi di Indonesia dengan target 1,2 juta ha.
Indonesia juga telah melakukan inventarisasi lahan gambut seluas 24.218.491 ha yang terbentuk menjadi 865 Kesatuan Hidrologi Gambut.
Sekitar 3,6 juta ha gambut direstorasi pada lahan konsesi dan target 49,8 juta di APL. Untuk itu telah dibangun 28.105 unit dan 9.153 unit pembangunan sekat kanal.
Selain itu multipihak terlibat dalam Program Desa Lindung Gambut Mandiri atau Desa Mandiri Peduli Gambut.
“Berdasarkan pengalaman dan pencapaian tersebut di atas, Indonesia percaya bahwa lahan gambut yang terdegradasi dapat dipulihkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” kata Menteri Siti.
Indonesia telah menjadikan restorasi gambut dan pencegahan kebakaran lahan gambut sebagai salah satu fokus utama dalam Net Sink Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain (FoLU) 2030.
Selama tahun 2019 hingga 2022, Indonesia terus melakukan perbaikan restorasi gambut seluas 300 ribu hektar di pemegang konsesi. Selain itu, 230 desa dengan luas 50 ribu hektar telah dilaksanakan restorasi dengan melibatkan masyarakat setempat.
Berbagai pengalaman ini juga menjadi isu penting yang disepakati para pemimpin dunia saat Presidensi G20 Indonesia, di bawah kelompok kerja lingkungan dan iklim.
Para pemimpin G20 mengakui bahwa ekosistem gambut penting untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dan bertukar pembelajaran. Saya berharap lokakarya hari ini akan mengumpulkan dan menyatukan dukungan kita bersama terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut,” tegas Menteri Siti.
Indonesia juga sudah bermitra dengan Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo dan Republik Peru mengambil inisiatif untuk mendirikan Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional dengan mitra koordinasi seperti FAO, UNEP, CIFOR dan KLHK.
“Pemerintah Indonesia berharap lokakarya ini dapat diadakan setiap tahun dan dijadikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan bertukar praktik terbaik dari negara, organisasi, sektor swasta, dan universitas,” ungkap Menteri Siti. ***
