Untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan Forest Programme V (FP V) di Kalimantan Barat, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) menginisiasi langkah strategis melalui rapat koordinasi lintas lembaga.
Pertemuan yang digelar di Jakarta pada 3 Juli ini merupakan bagian dari persiapan teknis menuju pembentukan Provincial Technical Committee (PTC) di tingkat provinsi.
Kegiatan ini menjadi wadah penyelarasan agenda antar organisasi yang terlibat dalam FP V, dengan fokus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaksana proyek, dan konsultan pendukung.
Rapat dihadiri oleh perwakilan Direktorat PKTHA sebagai Project Executing Agency (PEA), Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru selaku Project Implementing Unit (PIU) untuk wilayah Kalbar, Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial, konsultan GFA selaku Implementing Consultant (IC), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam forum tersebut, Direktur PKTHA Julmansyah, S.Hut, M.A.P. menyoroti peran vital Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa dukungan anggaran dan durasi program terbatas, sementara keberlanjutan pelibatan masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial akan sangat ditentukan oleh peran aktif KPH.
“Setelah program berakhir, yang tetap berada di lapangan adalah KPH. Maka perlu sejak dini disiapkan sinergi, kapasitas, dan keberlanjutan implementasi,” ujar Julmansyah.
Senada dengan itu, Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, M.H., menegaskan pentingnya memastikan bahwa FP V bukan hanya menjadi proyek administratif, tetapi memberi dampak konkret bagi masyarakat di sekitar hutan.
“Project ini harus benar-benar bisa mengubah kualitas hidup masyarakat yang tinggal di areal target program,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa Koordinasi Komite Pengarah Teknis (PTC) Provinsi Kalbar akan dilaksanakan pada Juli 2025.
Pertemuan tersebut bertujuan menyusun perencanaan kolaboratif untuk sisa masa pelaksanaan FP V, sekaligus membahas exit strategy menjelang penutupan program pada 2026.
Rapat ini menandai komitmen PKTHA untuk terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. ***
