Kolaborasi lintas negara, pembiayaan inovatif, dan keterlibatan masyarakat menjadi fokus pembahasan dalam Konferensi Air Internasional ke-11 (International Waters Conference/IWC-11) di Bali. Para peserta menekankan perlunya menerjemahkan pertukaran pengetahuan dan inovasi pengelolaan sumber daya air menjadi aksi nyata yang mampu menjaga ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung pada hari ketiga konferensi, Rabu (21/10/2026), melalui lokakarya, sesi tematik, dan diskusi pleno. Forum ini mempertemukan mitra internasional untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan perairan, konservasi pesisir dan laut, penanganan sampah plastik, serta pengembangan skema pendanaan yang mendukung keberlanjutan program lingkungan.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Erik Teguh Primiantoro, yang juga bertugas sebagai Global Focal Point Global Environment Facility (GEF) untuk program International Waters di Indonesia, menyebut konferensi tersebut sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama dan berbagi pembelajaran antarnegara.
Menurut Erik, Indonesia tidak hanya memperkenalkan berbagai inisiatif pengelolaan perairan yang telah berjalan, tetapi juga menyerap pengalaman dari negara dan mitra internasional untuk memperkuat penerapan solusi di dalam negeri.
“Implementasi menjadi kata kunci. Kita harus mampu menghasilkan aksi nyata di tingkat tapak, tidak hanya untuk menjawab aspek lingkungan dan sains, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi berbasis lingkungan. Untuk itu, diperlukan skema pendanaan inovatif, termasuk dengan melibatkan sektor swasta, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Erik.
Indonesia memiliki sejumlah praktik lokal yang menghubungkan pelestarian lingkungan dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan penghidupan masyarakat. Salah satunya adalah sistem pengairan subak di Bali, yang menerapkan pengelolaan air melalui tata kelola bersama dan kearifan lokal. Pengembangan kawasan geopark juga memperlihatkan keterkaitan antara konservasi alam, pengetahuan ilmiah, pelestarian budaya, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Para peserta turut mempelajari berbagai inisiatif konservasi pesisir dan laut serta upaya mengatasi sampah plastik yang mengancam ekosistem perairan. Pengalaman tersebut menjadi bahan diskusi untuk mengidentifikasi praktik yang dapat diadaptasi dan diperluas melalui kerja sama lintas negara.
Perwakilan United Nations Environment Programme (UNEP), Christine Haffner-Sifakis, menilai pertukaran pengalaman dalam IWC-11 membuka peluang bagi mitra internasional untuk membangun sinergi dan meningkatkan efektivitas kerja sama. Ia menyoroti pembiayaan campuran (blended finance) dan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) sebagai dua aspek penting dalam mendukung keberlanjutan inisiatif lingkungan.
“Kami belajar banyak dari komunitas ini. Kami dapat mengembangkan sinergi, bekerja sama dengan lebih efektif, dan yang terpenting, terus membangun kemitraan yang kuat,” ujar Christine.
Pembiayaan campuran menggabungkan berbagai sumber pendanaan, seperti dana publik, dukungan lembaga internasional, dan investasi swasta, untuk mendukung program pembangunan atau lingkungan. Dalam pengelolaan perairan, pendekatan ini berpotensi memperluas sumber daya yang tersedia dan membantu penerapan solusi dalam skala lebih besar.
Namun, ketersediaan dana bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Perwakilan Pacific Community, Raymond Schuster, yang berbasis di Fiji dan bekerja dalam bidang sumber daya air, kebencanaan, serta perencanaan, menekankan pentingnya mengelola ekosistem secara terpadu dari hulu hingga laut melalui pendekatan source to sea.
Menurut Raymond, pendekatan tersebut perlu diikuti keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program dan infrastruktur yang dibangun sekaligus menjaga keberlanjutannya.
“Hal yang paling penting untuk membangun keberlanjutan adalah memastikan para pemangku kepentingan terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan maupun infrastruktur yang dibangun. Kita juga perlu memiliki sistem tata kelola yang baik agar pelaksanaannya semakin efektif,” jelas Raymond.
Ia berharap pembelajaran dari konferensi tersebut dapat memperkuat program Pacific Community di kawasan Pasifik. Raymond juga memperkenalkan nilai tautua, yang bermakna melayani masyarakat dan kawasan, sebagai prinsip dalam mendukung masyarakat di berbagai negara di kawasan tersebut.
Diskusi IWC-11 menegaskan bahwa pengelolaan ekosistem perairan membutuhkan keterpaduan antara sains, pendanaan, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan pemangku kepentingan dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, berbagai inisiatif berisiko sulit berkembang atau mempertahankan manfaatnya dalam jangka panjang.
Melalui konferensi ini, Indonesia mendorong pertukaran praktik baik dan inovasi antarnegara agar menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Penguatan kemitraan internasional, pengembangan pembiayaan inovatif, dan peningkatan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperluas penerapan solusi untuk menjaga ekosistem perairan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
***
