Pemerhati lingkungan, iklim, dan geospasial A. Karsidi mengingatkan bahwa hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah Indonesia belum menandai berakhirnya ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekurangan air bersih.
“Jangan menganggap hujan pertama sebagai berakhirnya musim kemarau,” tulis Karsidi dalam laporan Analisis dan Evaluasi Kondisi Iklim Indonesia yang diperbarui pada 11 Oktober 2026.
Dalam laporan tersebut, ia menekankan perlunya mempertahankan kewaspadaan sampai pemulihan kondisi tanah dan ketersediaan air berlangsung secara berkelanjutan.
“Kewaspadaan terhadap karhutla dan krisis air perlu dipertahankan sampai terdapat bukti pemulihan kelembapan tanah, muka air gambut, debit sungai, dan cadangan air secara berkelanjutan,” tulisnya.
Analisis Karsidi merujuk pada laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Prediksi Iklim Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA/CPC), serta pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan data BMKG yang dikutip dalam laporan itu, proporsi wilayah dengan curah hujan rendah turun dari 87,53 persen pada dasarian II September menjadi 70,59 persen pada dasarian III September 2026. Dasarian merupakan periode sepuluh hari yang digunakan dalam pemantauan iklim.
Meski menunjukkan peningkatan hujan di sejumlah wilayah, perubahan tersebut belum menandai pemulihan secara menyeluruh. Sekitar 70,41 persen wilayah masih mengalami curah hujan di bawah normal.
Laporan itu juga menyebutkan sebanyak 40 zona musim atau sekitar 5,7 persen dari seluruh zona musim telah memasuki musim hujan pada dasarian III September. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peralihan musim mulai berlangsung, tetapi belum merata.
Karsidi menjelaskan penguatan El Niño dan kecenderungan positif Dipol Samudra Hindia atau Indian Ocean Dipole masih berpotensi menghambat pembentukan hujan. Namun, aktivitas gelombang atmosfer dan ketersediaan uap air regional tetap memungkinkan hujan terjadi di sejumlah daerah.
“Dengan demikian, kemarau nasional tidak berarti seluruh wilayah Indonesia tidak ada hujan,” tulisnya.
Menurut analisis tersebut, peningkatan hujan belum cukup untuk mengatasi kekurangan air yang terakumulasi selama musim kemarau. Pemulihan cadangan air tanah, embung, dan waduk juga membutuhkan waktu.
Di Sumatera Selatan, laporan itu mengutip pemantauan Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan pada 10 Oktober yang menunjukkan kekeringan meteorologis kategori awas di Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir.
Hari tanpa hujan terpanjang dalam pemantauan tersebut mencapai 106 hari di Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir.
Karsidi menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian dalam pengendalian karhutla. Penilaian risiko kebakaran, menurut dia, tidak cukup hanya mengandalkan indikator iklim atau jumlah titik panas.
“Diperlukan integrasi data kelembapan bahan bakar, muka air gambut, hari tanpa hujan, kecepatan angin, dan aktivitas manusia. Pencegahan penyulutan api harus tetap menjadi prioritas utama,” tulisnya.
Ia merekomendasikan penguatan sistem peringatan dini berbasis lokasi dengan menggabungkan data cuaca, kelembapan tanah, muka air gambut, dan titik panas. Penggabungan data tersebut diperlukan agar wilayah berisiko dapat dikenali hingga tingkat desa atau wilayah konsesi.
Pengawasan pembakaran terbuka, patroli, pengelolaan bahan kering yang mudah terbakar, serta kesiapan pemadaman awal juga perlu diperkuat.
“Pada wilayah gambut, pembasahan dilakukan sebelum muka air tanah turun ke kondisi berbahaya,” tulis Karsidi.
Selain karhutla, laporan tersebut menyoroti dampak kekeringan terhadap kebutuhan air masyarakat. Dengan mengutip laporan BNPB tanggal 2 Oktober, Karsidi menyebut berkurangnya sumber air berdampak pada sekitar 1.327 kepala keluarga atau 4.242 jiwa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, penurunan debit sumber air dan sumur menyebabkan sekitar 80 kepala keluarga membutuhkan dukungan distribusi air bersih.
Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, ia merekomendasikan pembaruan neraca air setiap dasarian agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan cadangan yang tersedia dan kebutuhan hingga hujan kembali mencukupi.
Ia juga mendorong penyesuaian kalender tanam dengan kepastian pasokan air, penerapan irigasi bergilir, serta pemanfaatan hujan lokal untuk mengisi embung, kolam retensi, dan waduk.
Karsidi menegaskan bahwa penanganan kemarau perlu mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran dan krisis air terjadi. Peningkatan hujan harus diikuti pemantauan kondisi lapangan agar pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat tetap siaga sampai kelembapan tanah serta cadangan air benar-benar pulih.
***
