Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun tipis dalam pemantauan terbaru. Namun, kondisi di sejumlah wilayah prioritas justru menunjukkan peningkatan, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang mencatat konsentrasi hotspot tertinggi.
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Rabu (7/10/2026) pukul 21.00 WIB mencatat 1.176 hotspot high confidence. Angka tersebut turun 25 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.201 titik.
Kementerian Kehutanan menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20 dalam pemantauan tersebut. Meski terjadi penurunan secara nasional, perkembangan di enam provinsi prioritas menunjukkan perlunya penguatan respons di lapangan.
Kalimantan Tengah mencatat 225 hotspot, naik dari 182 titik. Sumatera Selatan juga mengalami kenaikan tajam, dari 71 menjadi 224 hotspot.
Kalimantan Barat mencatat 47 hotspot, meningkat dari 34 titik. Kalimantan Selatan naik dari 18 menjadi 31 titik.
Sementara itu, Jambi menjadi salah satu wilayah yang mengalami penurunan, dari 21 menjadi 16 hotspot. Riau tetap tidak mencatat hotspot high confidence dalam pemantauan tersebut.
Kenaikan di sejumlah provinsi membuat pemerintah tidak mengandalkan tren penurunan nasional sebagai indikator bahwa ancaman karhutla telah mereda. Kementerian Kehutanan memperkuat pemantauan, patroli, dan groundcheck, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Data tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyamakan jumlah titik panas dengan jumlah kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar.
Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas dalam deteksi satelit. Karena itu, petugas tetap harus melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Pengendalian karhutla dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara untuk mendukung operasi pengendalian. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit disiapkan untuk operasi water bombing.
Operasi udara tersebut berjalan bersamaan dengan penanganan di darat. Petugas melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.
Kawasan gambut mendapat perhatian khusus dalam penanganan karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Bara yang tidak lagi terlihat dari permukaan masih dapat menjalar dan kembali memicu kebakaran sehingga petugas perlu melakukan pembasahan serta pendinginan sampai kondisi lokasi benar-benar aman.
Pemerintah juga memantau kualitas udara melalui konsentrasi PM2,5 untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Sebagian wilayah Indonesia masih berada pada kategori baik hingga sedang, tetapi sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua menunjukkan kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Di sejumlah wilayah Kalimantan masih terdapat kantong dengan kualitas udara dalam kategori berbahaya. Perubahan kondisi udara terus dipantau karena dapat dipengaruhi perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer.
Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar.
Perhatian lebih juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Selain berdampak terhadap kualitas udara, karhutla berpotensi mengganggu habitat, sumber pakan, dan jalur pergerakan satwa liar. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus memantau serta menangani satwa terdampak berdasarkan asesmen lapangan.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri. Masyarakat dapat menjaga jarak, menghindari tindakan yang membuat satwa stres atau agresif, mencatat lokasi dan kondisinya jika memungkinkan, kemudian melaporkannya kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.
Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Dinamika hotspot menunjukkan bahwa kondisi karhutla dapat berubah cepat, termasuk ketika penurunan secara nasional berlangsung bersamaan dengan peningkatan di wilayah tertentu.
Karena itu, pemerintah terus menempatkan deteksi dini, verifikasi lapangan, dan respons cepat sebagai bagian penting dalam pengendalian karhutla, khususnya di wilayah yang menunjukkan peningkatan hotspot.
***
