Modifikasi cuaca di Indonesia telah berkembang selama hampir lima dekade, dari konsep “hujan buatan” menjadi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan kemudian Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan perkembangan istilah, tetapi juga menunjukkan pergeseran fungsi dari pengembangan teknologi menuju pelaksanaan operasi untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana dan pengelolaan sumber daya air.
Perkembangan itu kini menghadirkan tantangan baru bagi Indonesia. Setelah perubahan kelembagaan yang melibatkan BPPT, BRIN, dan BMKG, fungsi riset dan operasional modifikasi cuaca semakin terpisah. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memastikan teknologi, pengetahuan, observasi, operasi, dan evaluasi tetap terhubung agar OMC tidak berkembang menjadi kegiatan rutin tanpa penguatan basis ilmiah.
Pemerhati iklim, lingkungan, dan geospasial A. Karsidi dalam kajiannya mengenai perkembangan modifikasi cuaca di Indonesia menilai perubahan dari TMC menuju OMC perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar perubahan nomenklatur. Menurut dia, TMC merupakan sistem yang mencakup pengetahuan, metode, peralatan, rekayasa, penelitian, dan evaluasi, sedangkan OMC merupakan penerapan teknologi tersebut untuk tujuan operasional tertentu.
“OMC adalah aplikasi dari TMC,” tulis Karsidi dalam kajiannya. Ia menekankan bahwa operasi modifikasi cuaca seharusnya menjadi ujung tombak teknologi yang telah matang, bukan menggantikan proses pengembangan teknologi itu sendiri.
Secara historis, gagasan modifikasi cuaca di Indonesia mulai berkembang pada 1970-an. Percobaan hujan buatan dilakukan pada 1977, antara lain di Bogor, Sukabumi, dan Solo, setelah Indonesia mempelajari pengalaman Thailand. Secara kelembagaan, kegiatan tersebut semula berada di lingkungan Pertamina melalui Divisi Advanced Technology, kemudian berpindah ke BPPT pada 1978 dan secara resmi menjadi UPT Hujan Buatan BPPT pada 1985.
Pada fase awal, istilah “hujan buatan” lebih menekankan hasil yang hendak dicapai. Namun, secara ilmiah istilah tersebut dinilai kurang menggambarkan proses sebenarnya. Modifikasi cuaca tidak menciptakan hujan dari atmosfer yang tidak memiliki potensi, melainkan memengaruhi proses mikrofisika pada awan yang telah terbentuk dan memenuhi kondisi tertentu agar presipitasi berlangsung lebih efektif.
Perubahan menuju TMC kemudian memperluas cakupan kegiatan. Teknologi tersebut mencakup dasar fisika atmosfer dan mikrofisika awan, metode penyemaian, bahan semai, platform operasi, sistem observasi dan prediksi, serta metode evaluasi ilmiah. Dengan demikian, kegiatan modifikasi cuaca tidak berhenti pada penerbangan dan penyemaian awan, tetapi menjadi sebuah sistem pengetahuan dan teknologi.
Pada era BPPT, ekosistem tersebut berkembang melalui pengembangan metode, eksperimen, pengujian efektivitas, operasi lapangan, pengembangan peralatan dan bahan, hingga penyusunan metodologi evaluasi. Setiap operasi idealnya menghasilkan manfaat praktis sekaligus pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan teknologi pada operasi berikutnya.
Perkembangan teknologi juga terlihat dari metode penyemaian yang semula menggunakan bahan higroskopis seperti NaCl dalam bentuk powder, kemudian berkembang menggunakan flare. Sekitar 2005, teknologi flare mulai dikembangkan dalam operasi di Soroako. Ketergantungan terhadap produk impor kemudian mendorong kolaborasi dengan PT Pindad untuk mengembangkan flare lokal CoSat yang memperoleh paten pada 2009. Pada periode yang sama, sistem informasi geografis, radar cuaca, penginderaan jauh, dan berbagai sistem observasi juga berkembang untuk meningkatkan ketepatan operasi.
Fungsi modifikasi cuaca pun semakin luas. Jika pada awalnya kegiatan terutama diarahkan untuk meningkatkan curah hujan dan inflow waduk guna mendukung irigasi serta pembangkit listrik tenaga air, pemanfaatannya kemudian berkembang untuk mitigasi kabut asap dan kebakaran hutan sejak 1997, serta penanganan banjir dan longsor. Perubahan itu menunjukkan pergeseran dari sekadar meningkatkan curah hujan menuju pengelolaan risiko hidrometeorologi.
Setelah BPPT melebur ke dalam BRIN, terjadi pemisahan yang lebih jelas antara fungsi penelitian dan operasional. Dalam kerangka yang dibahas Karsidi, BRIN berperan dalam pengembangan ilmu dan teknologi, sedangkan BMKG memiliki fungsi operasional yang ditopang jaringan observasi meteorologi, radar cuaca, satelit, dan sistem prakiraan. Pergeseran tersebut kemudian semakin memperkuat penggunaan istilah OMC.
Menurut Karsidi, tantangan utama setelah perubahan kelembagaan adalah memastikan kesinambungan basis pengetahuan modifikasi cuaca. Sejumlah pertanyaan masih perlu dijawab, antara lain siapa yang mengembangkan teknologi yang menjadi dasar OMC, siapa yang meneliti mikrofisika awan dan bahan semai generasi baru, siapa yang mengembangkan model numerik untuk targeting, serta siapa yang melakukan evaluasi independen terhadap keberhasilan operasi.
Persoalan tersebut menjadi penting karena keberhasilan OMC tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hubungan sederhana antara penyemaian dan hujan yang kemudian terjadi. Atmosfer merupakan sistem yang dinamis dan memiliki variabilitas alami tinggi. Karena itu, evaluasi perlu membedakan hujan yang terjadi akibat intervensi dengan hujan yang memang akan turun secara alami. Kajian tersebut menyarankan rangkaian evaluasi mulai dari baseline meteorologi, prediksi, intervensi, observasi, attribution, hingga verifikasi.
Karsidi juga mendorong pengembangan OMC berbasis teknologi abad ke-21. Sistem tersebut dapat memanfaatkan radar cuaca dual-polarization, satelit meteorologi, model atmosfer beresolusi tinggi, data assimilation, kecerdasan buatan dan machine learning, GNSS meteorologi, lidar, disdrometer, serta GIS. Teknologi tersebut dapat membantu mengenali karakteristik awan, melakukan nowcasting, menentukan sasaran intervensi, serta mengevaluasi dampak operasi secara lebih terukur.
Dalam konteks karhutla, pendekatan modifikasi cuaca juga dinilai perlu bergeser dari sekadar respons ketika kebakaran telah terjadi menjadi bagian dari pengelolaan risiko iklim. Informasi ENSO, IOD, musim, kondisi hidrologi gambut, waduk, embung, dan daerah aliran sungai dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko sejak sebelum musim kemarau. OMC kemudian dilakukan ketika kondisi atmosfer memberikan peluang yang memadai untuk intervensi.
Pendekatan tersebut menempatkan OMC dalam konteks pengelolaan siklus air yang lebih luas. Hujan yang diupayakan melalui intervensi atmosfer perlu dilihat dari lokasi terjadinya presipitasi, dampaknya terhadap DAS, infiltrasi, air tanah, sungai, waduk, hingga kebutuhan air pada periode berikutnya. Dengan demikian, modifikasi cuaca tidak hanya berorientasi pada apakah hujan bertambah atau berkurang, tetapi bagaimana intervensi tersebut berkontribusi terhadap ketahanan air nasional.
Untuk menjaga kesinambungan tersebut, kajian itu mengusulkan ekosistem nasional yang menghubungkan riset, teknologi, operasi, dan evaluasi. BRIN dan perguruan tinggi dapat memperkuat riset serta eksperimen, BMKG menjalankan observasi, prediksi, targeting dan operasi, sementara evaluasi independen serta publikasi ilmiah menjadi bagian dari siklus pengembangan teknologi berikutnya.
Karsidi pada akhirnya menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mempertentangkan TMC dan OMC. Tantangan utamanya adalah memastikan operasi tetap memiliki fondasi teknologi yang kuat dan terus berkembang. “OMC harus dipahami sebagai aplikasi operasional dari suatu sistem teknologi yang terus dikembangkan melalui penelitian, observasi, pemodelan, eksperimen dan evaluasi ilmiah,” tulisnya.
Dengan pengalaman hampir setengah abad, Indonesia telah memiliki modal berupa sumber daya manusia, eksperimen lapangan, teknologi bahan semai, pengalaman radar dan pemodelan, serta berbagai penerapan untuk ketahanan air dan mitigasi bencana. Tantangan berikutnya bukan sekadar memperbanyak operasi, melainkan menjaga agar pengetahuan yang telah terbangun tetap berkembang dan mampu menjawab persoalan iklim, air, banjir, kekeringan, serta karhutla yang semakin kompleks.
***
