Indonesia memperkuat perannya dalam diplomasi kehutanan internasional dengan mendorong penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), sekaligus mengajak seluruh anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) bergabung dalam World Mangrove Center (WMC) sebagai wadah kolaborasi global untuk konservasi mangrove.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, saat mewakili Indonesia pada 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, Selasa (28/7). Forum tingkat menteri yang mengusung tema “Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being” itu membahas penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam mendukung ketahanan kawasan Asia-Pasifik.
Dalam paparannya, Indonesia menegaskan bahwa SVLK telah menjadi instrumen penting dalam menjamin legalitas produk kehutanan nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional sekaligus memperkuat rantai pasok hasil hutan yang berkelanjutan.
“SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan yang kredibel dan rantai pasok hijau yang dipercaya dunia,” ujar Laksmi.
Meski demikian, Indonesia menilai upaya pemberantasan pembalakan liar tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah mendorong pendekatan yang lebih komprehensif melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Menurut Laksmi, peningkatan nilai ekonomi dari hutan yang tetap terjaga akan memperbesar insentif bagi masyarakat untuk mempertahankan kelestarian kawasan dibandingkan mengeksploitasinya.
“Dengan menciptakan nilai ekonomi dari hutan yang tetap lestari, masyarakat memiliki insentif yang lebih besar untuk menjaga hutan dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi yang perlu kita bangun bersama di kawasan Asia-Pasifik,” katanya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC memperkuat kerja sama untuk meningkatkan akses pasar, mengembangkan interoperabilitas sistem ketertelusuran (traceability), mengurangi hambatan teknis perdagangan, serta mendorong investasi hijau guna memperkuat rantai nilai HHBK di kawasan Asia-Pasifik.
Selain isu perdagangan hasil hutan, Indonesia menempatkan perlindungan ekosistem mangrove sebagai agenda strategis. Sebagai negara yang memiliki sekitar 23 persen dari total mangrove dunia, Indonesia menilai ancaman terhadap ekosistem tersebut, termasuk perdagangan ilegal kayu mangrove untuk bahan baku arang, memerlukan respons bersama di tingkat internasional.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai platform internasional yang mempertemukan pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
“WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform bersama untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia,” ujar Laksmi.
Indonesia mengundang seluruh anggota APEC untuk berpartisipasi dalam World Mangrove Center guna memperluas jejaring penelitian, meningkatkan kapasitas teknis, mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), serta mempercepat upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan kawasan pesisir.
Partisipasi aktif Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Kehutanan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam tata kelola kehutanan global. Melalui penguatan SVLK dan pengembangan World Mangrove Center, Indonesia menegaskan komitmennya menghadirkan solusi kolaboratif terhadap tantangan perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
***
