Pemerintah memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membenahi tata kelola pengendalian sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama. Kementerian Kehutanan menargetkan penurunan jumlah kejadian karhutla melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat memimpin rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Dalam rapat tersebut, ia meminta seluruh jajaran menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla pada tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya.
Raja Juli Antoni menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla harus diukur dari kemampuan menekan jumlah kejadian sejak dini. Menurutnya, target ideal adalah tidak adanya kebakaran hutan dan lahan, meskipun yang terpenting saat ini ialah mengurangi angka kejadian semaksimal mungkin.
“Hal-hal apa yang kita lakukan secara konkret agar kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini dan tahun depan bisa kita kendalikan dengan lebih baik, angkanya lebih turun. Idealnya kalau bisa zero karhutla mungkin itu sangat ideal, tapi paling tidak angkanya bisa kita tekan semaksimum mungkin,” ujar Raja Juli Antoni.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kehutanan akan mengevaluasi berbagai instrumen pengendalian karhutla. Evaluasi meliputi kebutuhan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di kawasan rawan kebakaran, serta kesiapan personel, sarana, dan prasarana di lapangan. Seluruh kebutuhan tersebut akan dihitung berdasarkan kondisi riil agar penanganan lebih tepat sasaran dan efisien.
Selain aspek teknis, Menteri Kehutanan juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Ia menilai pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian kasus yang muncul, tetapi memerlukan perbaikan regulasi dan sistem kerja agar memiliki dampak jangka panjang.
“Yang saya inginkan adalah perbaikan struktural, jadi bukan hanya kasus. Ada regulasi apa yang perlu diperbaiki, harus apa yang kita lakukan sehingga sifatnya berubah struktural dan long term, sehingga ada sesuatu yang lebih ajeg untuk teman-teman bergerak memperbaiki,” katanya.
Melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan infrastruktur, Kementerian Kehutanan berharap upaya pengendalian karhutla dapat berlangsung lebih efektif, sekaligus memperkuat perlindungan kawasan hutan dari ancaman kebakaran selama musim kemarau.
***
