Pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dengan mengintensifkan pengelolaan ekosistem gambut melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung di Kabupaten Pelalawan, Kamis (18/6/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi musim kemarau dan menekan potensi kebakaran pada kawasan gambut yang rentan mengalami kekeringan. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki bentang gambut yang luas dan berperan penting dalam pengendalian karhutla nasional.
Dalam kunjungannya ke Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Menteri Jumhur menggalang kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kepolisian, pelaku usaha, serta masyarakat setempat untuk menjaga kelembapan lahan gambut melalui pengaturan tata air yang lebih efektif.
“Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,” kata Jumhur saat meninjau lokasi.
Data pemerintah menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut, dengan sekitar 3,31 juta hektare di antaranya telah mengalami kerusakan dan memerlukan upaya pemulihan. Karena itu, pengendalian tinggi muka air menjadi salah satu prioritas utama untuk menjaga fungsi ekologis gambut sekaligus mencegah munculnya titik api selama musim kemarau.
Untuk mendukung upaya tersebut, KLH/BPLH menerapkan pemantauan muka air tanah secara real-time serta sistem water sharing guna memastikan kondisi gambut tetap basah pada periode kritis. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur hidrologi karena jumlah sekat kanal yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan. Dari kebutuhan ideal sebanyak 538.568 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan karhutla, baru sekitar 45.430 unit yang telah terbangun.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang mengedepankan pendekatan 3R, yakni rewetting (pembasahan kembali), revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Program tersebut telah menjangkau 2.354 desa di berbagai wilayah gambut Indonesia.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari sektor swasta. Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata, menyatakan pihaknya siap berpartisipasi dalam berbagai upaya pencegahan karhutla di tingkat lapangan.
“Kami sependapat dengan arahan Bapak Menteri bahwa upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kolaborasi ini berjalan baik, mulai dari pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, hingga dukungan bagi masyarakat di sekitar kawasan,” ujarnya.
Komitmen serupa disampaikan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti yang selama ini terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan kawasan rawan kebakaran. Perwakilan MPA, Marlizar, mengatakan masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan melalui patroli rutin dan pemantauan lapangan.
“Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran,” kata Marlizar.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama di lapangan dan membangun kesadaran kolektif dalam menjaga gambut tetap basah sebagai langkah utama mencegah kebakaran serta melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
***
