Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mendorong Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Kalteng memperkuat kesiapsiagaan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Langkah tersebut dilakukan dengan memastikan personel pemadam, peralatan, sumber air, sarana komunikasi hingga prosedur tanggap darurat di masing-masing unit manajemen siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
Ketua APHI Komda Kalimantan Tengah, Achwan, mengatakan kesiapan tersebut tidak cukup hanya berada di tingkat administrasi. Setiap unit PBPH diminta aktif melakukan patroli dan pemantauan areal kerja sekaligus merespons informasi kebakaran yang muncul di lapangan.
“Dalam kondisi seperti sekarang, seluruh unit manajemen PBPH harus memastikan sumber daya siap dan mampu merespons setiap informasi karhutla dengan cepat. Tidak boleh hanya menunggu, tetapi harus aktif melakukan pencegahan, patroli dan penanganan di lapangan,” kata Achwan, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, keterlibatan perusahaan dalam penanganan karhutla juga dapat dilakukan ketika kebakaran terjadi di luar wilayah kerja PBPH, selama dukungan tersebut memungkinkan dan dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Sejumlah anggota APHI Komda Kalteng bahkan telah terlibat langsung dalam penanganan kebakaran bersama unsur pemerintah dan masyarakat.
Salah satunya ketika terjadi kebakaran di Desa Gawing. Tim pemadam dari PBPH PT Industrial Forest Plantation (IFP), yang merupakan anggota APHI Komda Kalteng, ikut melakukan pemadaman bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dukungan serupa juga diberikan untuk penanganan kebakaran di sekitar wilayah operasional PT Sakti Mait Jaya Langit (Agrinas) serta kawasan konservasi Suaka Margasatwa Mandau Telawang.
“Ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah operasional dan membutuhkan dukungan, sepanjang memungkinkan kami mendorong anggota untuk ikut membantu bersama pihak terkait. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran meluas,” ujarnya.
Di sisi lain, APHI juga memperkuat pemantauan melalui kewajiban pelaporan harian dari setiap unit manajemen PBPH. Laporan tetap disampaikan meskipun tidak terdapat hotspot maupun kejadian kebakaran di wilayah kerja.
Isi laporan mencakup kegiatan patroli, pemantauan kondisi areal, pengecekan sarana dan prasarana pemadaman, kesiapan personel serta kondisi sumber air.
“Laporan harian tetap disampaikan meskipun tidak ada hotspot. Ini penting untuk memastikan kegiatan pengendalian karhutla tetap berjalan,” jelas Achwan.
Untuk mempercepat arus informasi, APHI Komda Kalteng juga membentuk grup komunikasi khusus penanganan karhutla melalui WhatsApp. Grup tersebut melibatkan unit manajemen PBPH, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya.
Informasi mengenai hotspot maupun indikasi kebakaran dapat disampaikan melalui saluran tersebut sehingga perusahaan yang berada di sekitar lokasi dapat segera melakukan pengecekan.
Data awal salah satunya bersumber dari sistem pemantauan SIPONGI dan SIPASHUT. Ketika terdapat informasi hotspot di dalam atau sekitar areal PBPH, unit terkait melakukan verifikasi lapangan dan mengambil tindakan berdasarkan kondisi yang ditemukan.
Achwan menegaskan, grup komunikasi tersebut berfungsi sebagai sarana mempercepat penyampaian informasi awal. Setiap kejadian karhutla tetap harus dilaporkan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain komunikasi melalui grup, APHI Komda Kalteng juga mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar bersama instansi terkait dan dikoordinasikan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang untuk memperbarui informasi mengenai perkembangan hotspot, lokasi kebakaran, kondisi lapangan, kesiapan personel dan peralatan hingga kebutuhan dukungan pemadaman.
“Koordinasi dilakukan setiap hari karena kondisi karhutla sangat dinamis. Informasi dari lapangan harus segera disampaikan dan ditindaklanjuti bersama,” katanya.
APHI Komda Kalteng menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait agar sumber daya yang dimiliki PBPH dapat digunakan untuk memperkuat penanganan karhutla.
Achwan menilai kecepatan informasi dan respons menjadi faktor penting ketika terjadi kebakaran, terutama untuk mencegah api berkembang dan meluas ke kawasan lainnya.
“Karhutla adalah persoalan bersama. Yang kita butuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi mempercepat informasi, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kejadian mendapat respons nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh anggota APHI tetap menjaga kesiapsiagaan melalui patroli, pemantauan, pelaporan serta kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.
“PBPH harus menjadi bagian dari solusi. Ukurannya adalah kesiapan, kecepatan respons, keterbukaan informasi, kolaborasi dan tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya.
***
