Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dengan mengintegrasikan operasi udara dan pemadaman darat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memantau langsung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), mengevaluasi kinerja Satgas Darat, serta meninjau posko pengendalian karhutla di sejumlah lokasi.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 932 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional hingga Selasa (22/9) pukul 21.20 WIB. Jumlah tersebut meningkat 244 titik dibandingkan 688 hotspot pada Senin (21/9).
Kalimantan Tengah mencatat kenaikan terbesar sekaligus menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas. Jumlah hotspot di provinsi tersebut mencapai 643 titik, naik dari 228 titik sehari sebelumnya.
Kalimantan Barat juga mengalami kenaikan dari 36 menjadi 50 titik. Sebaliknya, Kalimantan Selatan turun dari 71 menjadi 68 titik, Sumatera Selatan dari 23 menjadi 17 titik, sedangkan Jambi turun dari dua titik menjadi nihil. Riau juga tetap tidak mencatat hotspot high confidence.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan ukuran langsung jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Karena itu, petugas tetap melakukan groundcheck untuk memastikan kondisi aktual di lapangan.
Pengawalan langsung di Kalimantan Tengah berlanjut pada Selasa (22/9). Raja Juli dan Suharyanto mengevaluasi dua komponen utama penanganan karhutla, yakni operasi udara untuk mendukung pembasahan wilayah rawan serta operasi darat untuk menangani api secara langsung.
Keduanya memulai kegiatan di Posko OMC Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. Di lokasi tersebut, mereka memantau kondisi meteorologis, ketersediaan awan potensial, kesiapan armada, serta pelaksanaan OMC sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembasahan kawasan yang rentan terhadap kebakaran, khususnya ekosistem gambut.
Pelaksanaan OMC bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi kondisi untuk penyemaian serta faktor keselamatan penerbangan. Pemerintah menggunakan informasi BMKG untuk menentukan peluang pelaksanaan operasi udara.
Setelah dari Posko OMC, Raja Juli dan Suharyanto menuju Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi Satgas Darat. Evaluasi mencakup perkembangan titik api, hasil pemadaman, ketersediaan personel dan peralatan, serta berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
Penguatan operasi darat menjadi semakin penting ketika asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi penggunaan helikopter water bombing. Tim darat tetap melakukan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.
Pada sore hari, keduanya meninjau Posko Karhutla Kabupaten Kapuas dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta jajaran terkait. Koordinasi tersebut melibatkan Bupati Kapuas, Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XII/Tanjungpura, serta unsur terkait untuk memastikan operasi pemadaman dapat berjalan secara terpadu.
Pemerintah saat ini mengerahkan 61 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan OMC, sedangkan 44 unit lainnya mendukung operasi water bombing. Penggunaan armada menyesuaikan lokasi kebakaran, potensi awan, arah angin, konsentrasi asap, jarak pandang, dan keselamatan penerbangan.
Di kawasan gambut, tim tidak menghentikan penanganan setelah api permukaan tidak lagi terlihat. Petugas tetap melakukan pendinginan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memicu kebakaran ketika kondisi lahan mengering.
Kondisi kualitas udara juga masih menjadi perhatian. Pemantauan PM2,5 menunjukkan sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang, sementara sejumlah kawasan di Sumatera dan terutama Kalimantan masih mencatat kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Beberapa lokasi bahkan masuk kategori berbahaya.
Pemerintah karena itu tidak hanya mengandalkan jumlah hotspot untuk menentukan perkembangan karhutla. Tim juga memantau kondisi api di lapangan, konsentrasi PM2,5, sebaran asap, kelembapan, arah angin, peluang hujan, dan jarak pandang.
BMKG memprakirakan peluang pertumbuhan awan Cumulonimbus pada 23–29 September di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pemerintah menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan operasi udara dan OMC.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pengelola areal wajib memastikan personel, sarana-prasarana, sistem deteksi dini, dan perangkat pengendalian kebakaran berada dalam kondisi siap digunakan.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang terdampak diminta segera melaporkannya kepada petugas. Pelaporan lebih awal dapat membantu tim melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sebelum kebakaran berkembang lebih luas.
