Pemerintah semakin serius memanfaatkan kawasan perhutanan sosial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempercepat rehabilitasi lingkungan.
Hal ini terlihat dalam kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III yang digelar di Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kepolisian RI, dan Komisi IV DPR RI.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang hadir langsung di lokasi menegaskan bahwa perhutanan sosial adalah bentuk nyata integrasi antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dari 8,3 juta hektare izin perhutanan sosial yang telah kami terbitkan, setidaknya 500 ribu hektare memiliki potensi agroforestri jagung,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sektor kehutanan siap mendukung penuh agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Menteri Antoni juga membuka ruang kolaborasi selebar-lebarnya dengan Polri dan stakeholder lain untuk memastikan hutan tetap terjaga, sembari mendongkrak kontribusi ekonomi dari kawasan hutan bagi masyarakat sekitar.
Ia menyebut, dengan pendekatan agroforestri, petani hutan bisa menanam tanaman pangan sekaligus menjaga fungsi ekologis lahan.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir menyampaikan komitmen Polri dalam mendukung ekosistem pertanian dan distribusi pangan.
“Kami siap hadir di tengah rakyat, mendampingi program pangan strategis termasuk melalui lahan perhutanan sosial,” ujarnya.
Menurut Kapolri, inisiatif ini juga menjadi bentuk tanggung jawab moral Polri dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa sinergi ini menunjukkan potensi besar dari kawasan perhutanan sosial yang sebelumnya belum dimaksimalkan.
Dengan kolaborasi antar kementerian dan dukungan legislatif, produktivitas pertanian nasional diyakini akan tumbuh cepat dan merata.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi langkah integratif lintas lembaga dalam penguatan perhutanan sosial.
Ia berkomitmen mendukung kebijakan dan anggaran agar kelompok tani hutan mendapat akses pembinaan, sarana, dan pasar secara lebih luas dan merata.
Di Grobogan sendiri, telah terbit 22 SK Perhutanan Sosial dengan total luasan 5.682 hektare, terdiri dari 16 SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 6 SK Hutan Desa (HD).
Dari kawasan ini telah tumbuh 40 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang seluruhnya berstatus Silver dan menghasilkan produk seperti minyak kayu putih dan jagung pipil kering.
Penanaman jagung kali ini dilakukan di lahan Hutan Desa seluas 2,6 hektare dan Perhutani 6,6 hektare yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan sejak 2023.
Selain jagung, Kementerian Kehutanan melalui BPDAS Pemali Jratun juga menyediakan 2.000 bibit pohon beragam, termasuk jati kultur jaringan dan tanaman buah.
Dengan pendekatan agroforestri dan dukungan teknis dari berbagai pihak, kegiatan ini tidak hanya menjadi upaya ketahanan pangan, tapi juga memperkuat rehabilitasi lahan kritis.
Melalui perhutanan sosial, semangat berdaulat atas ruang hidup rakyat dapat terwujud sejalan dengan pelestarian hutan Indonesia. ***
