Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan memperkuat upaya pemulihan ekosistem sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 yang menekankan penguatan tata kelola kawasan konservasi secara berkelanjutan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat Satgas yang digelar di Jakarta pada 29 April 2026, dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pertemuan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan mitra pembangunan, guna merumuskan skema pembiayaan inovatif yang efektif dan inklusif.
Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa pendekatan pembiayaan ini tetap mengedepankan prinsip konservasi sebagai prioritas utama. “Pendekatan ini bukan untuk komersialisasi kawasan, melainkan memastikan keberlanjutan ekosistem. Prinsipnya adalah ekologi tetap menjadi prioritas, sementara sektor lain seperti pariwisata hanya berfungsi sebagai pendukung,” ujarnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pemerintah akan memulai implementasi melalui proyek percontohan di 13 taman nasional serta dua lanskap penting, yakni Peusangan dan Bukit 30. Menurutnya, strategi yang digunakan mencakup reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber, termasuk skema perdagangan karbon dan blended finance.
“Kami terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga filantropi, untuk memastikan pengelolaan taman nasional lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Raja Juli Antoni.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari kalangan organisasi lingkungan. CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan bahwa skema ini berpotensi membuka akses pendanaan dalam skala besar, baik dari filantropi maupun lembaga multilateral. “Inisiatif ini dapat menjadi terobosan penting dalam menjembatani kebutuhan pendanaan konservasi dengan dukungan global,” ujarnya.
Selain aspek pendanaan, pemerintah juga menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, termasuk Polisi Kehutanan dan tenaga teknis lainnya, serta pemanfaatan teknologi untuk sistem pemantauan kawasan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan taman nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, pemerintah optimistis taman nasional di Indonesia dapat berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
***
