Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari II, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi petani serta mengevaluasi pengembangan usaha minyak kayu putih berbasis hutan rakyat.
Dalam dialog bersama para anggota KTH, Menhut menerima laporan bahwa dalam dua tahun terakhir, harga daun minyak kayu putih mengalami penurunan tajam akibat banjirnya produk impor eucalyptus.
Harga yang sebelumnya mencapai Rp 200.000–Rp 210.000 per kilogram, kini anjlok hingga Rp 140.000 per kilogram.
“Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar membatasi impor ini karena merugikan petani kita. Nanti datanya akan kita siapkan secara nasional untuk menunjukkan kerugian akibat impor yang terlalu longgar ini,” tegas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Menhut juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama.
“Semua orientasi Pak Presiden diarahkan untuk kesejahteraan bersama, terutama petani, karena mereka adalah tulang punggung swasembada pangan nasional,” tambahnya.
KTH Wono Lestari II merupakan salah satu kelompok Perhutanan Sosial yang mengelola 400 hektare lahan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Kelompok ini memiliki 345 anggota aktif, termasuk 40 perempuan, dan telah membentuk 27 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor, khususnya produksi dan penyulingan minyak kayu putih.
Tahun 2023, kelompok ini memproduksi sekitar 1.600 kg minyak kayu putih dengan nilai pasar sekitar Rp 256 juta.
Namun, tantangan fluktuasi harga dan terbatasnya akses ke pasar industri menjadi hambatan utama pengembangan usaha mereka.
Dalam kunjungannya, Menteri Kehutanan juga meninjau langsung lokasi penyulingan, berbicara dengan para petani, dan memberikan arahan terkait pentingnya peningkatan kualitas produk, penguatan akses pasar, serta perlunya dukungan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi berbasis hutan.
Pemerintah terus mendorong skema Perhutanan Sosial sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan dan pelestarian hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Skema ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi desa. ***
