Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dalam acara Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/10/2025), ia menyebut bahwa luas area Karhutla secara nasional berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut data Kementerian Kehutanan, total luasan Karhutla pada 2025 tercatat 213.985 hektare, turun dari 375.805 hektare pada 2024 dan 1,16 juta hektare pada 2023. Penurunan ini dinilai sebagai capaian penting dalam tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subiato.
“Dalam tiga tahun terakhir, luas Karhutla berhasil ditekan drastis. Ini bukan hanya capaian angka, tetapi hasil kerja keras lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan efektivitas sistem deteksi dini yang semakin baik,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap isu kebakaran hutan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan ini. Presiden disebut dua kali memimpin rapat terbatas untuk memantau kesiapan pesawat operasi modifikasi cuaca (OMC) dan memastikan langkah-langkah pencegahan berjalan optimal.
“Presiden sangat serius menangani Karhutla karena dampaknya membahayakan masyarakat dan berpengaruh pada ekonomi. Kepedulian itu membuat kami di Kementerian Kehutanan bekerja maksimal,” tambahnya.
Data Kementerian Kehutanan juga menunjukkan bahwa luas Karhutla di kawasan hutan dalam kurun sepuluh tahun terakhir menurun hingga 66%, dari 1,7 juta hektare pada 2015 menjadi 108 ribu hektare pada 2025. Sementara luas kebakaran di lahan gambut juga berhasil ditekan dari 891.275 hektare menjadi hanya 24.212 hektare.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa penurunan signifikan tersebut juga didukung oleh operasi udara, penguatan satuan Manggala Agni, serta patroli terpadu di wilayah rawan kebakaran.
Berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua NASA, jumlah titik panas (hotspot) periode 1 Januari–26 September 2025 tercatat 2.248 titik, turun 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 2.954 titik.
“Kolaborasi antara Kemenhut, TNI, Polri, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi kunci utama. Selain pencegahan, kami juga memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dilakukan secara tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat sinergi pengendalian Karhutla. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
***
